Tampilkan postingan dengan label headline. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label headline. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 13 Juli 2013

Yordania Senang Mursi Lengser Kenapa ??

ISL/Raja Abdullah II
Amman-- Kerajaan Yordania mengaku lega dengan tumbangnya pemerintahan Muhammad Mursi yang didukung Ikhwanul Muslimin di Mesir.


Sejumlah pengamat mengatakan, kelegaan Yordania ini tak lepas dari kelompok oposisi yang dimotori Ikhwanul Muslimin yang menuntut reformasi pemerintahan di negara diktaktor itu.

Raja Yordania Abdullah II dengan cepat memberi selamat kepada Presiden interim Mesir Adli Mansour beberapa jam setelah nama mantan hakim itu diumumkan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Fattah al-Sisi.

"Yordania sangat menyambut kejatuhan Mursi. Seperti halnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, Jordania juga sangat bermasalah dengan Ikhwanul Muslimin," ujar Oraib Rintawi, Direktur Lembaga Studi Politik Al-Quds di Amman, Yordania.

"Tak bisa dipungkiri Pemerintah Jordania kini merasa lega. Bahkan, pendukung Ikhwanul Muslimin di Yordania kini meragukan kelangsungan rencana reformasi Islam mereka," tambah Rintawi.

"Mereka perlu upaya lebih keras untuk meyakinkan rakyat soal kredibilitas serta menjembatani pemisah antara mereka dan sekutu tradisionalnya," Rintawi menegaskan.

Rintawi menambahkan, partai-partai politik Islam moderat dari Mesir hingga Maroko memenangkan kursi mayoritas parlemen sebagai imbas dari demokrasi yang dibawa revolusi "Arab Spring".

"Menyusul kegagalan kelompok Islam di Mesir, kini rakyat semakin sulit memercayai Ikhwanul Muslimin saat mereka berbicara soal pluralisme dan demokrasi," lanjut Rintawi.

Pada 1946, Yordania mengakui Ikhwanul Muslimin sebaga sebuah organisasi amal. Pada 1992, Ikhwanul membentuk organisasi sayap politiknya, Front Aksi Islam (IAF), yang tak pernah menyerukan pembentukan negara Islam Yordania.

IAF tidak memiliki wakil di parlemen Jordania karena Ikhwanul Muslimin memboikot pemilihan umum Januari lalu,

Ikhwanul Muslimin sebenarnya memiliki pendukung di akar rumput yang sangat banyak. Keberadaan mereka ditoleransi rezim. Namun, hubungan mereka dengan pemerintah tetap tegang.

"Apa yang terjadi di Mesir sangat memengaruhi kelompok Islam di Yordania," kata analis politik Hassan Abu Hanieh.

"Yordania menyambut baik keruntuhan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan berharap itu menjadi akhir kekuatan kelompok Islam sehingga pemerintah mudah menyingkirkan kelompok oposisi," tambah Hanieh.

Kelompok oposisi Islam di Yordania menggelar aksi unjuk rasa setiap pekan sejak 2011, menuntut reformasi politik dan reformasi serta pemberantasan korupsi yang lebih serius.

Redaktur:Gilang Ramadhan
Sumber: www. 4Newstimes.com

Kamis, 11 Juli 2013

Alex Noerdin Khianati Rakyat Sumsel, Terbukti Gunakan APBD 1,4 T


MK Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatra Selatan yang mengesahkan terpilihnya  Alex Noerdin dan Ishak Mekki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sumatera Selatan periode 2013-2018.

Keputusan MK Membatalkan pengesahan tersebut sebagai tindak lanjut dari pengajuan tuntutan gugatan pasangan Herma Deru-Maphilinda Boer yang merupakan pasangan nomor urut tiga, dalam sidang putusan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Sumatera Selatan yang sore ini mengabulkan permohonan tuntutan tsb.
Yang Terlampir sebagai berikut.
"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 13 Juni 2013, beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013," ujar Hakim Ketua Akil Mochtar saat membacakan putusan di MK, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa gubernur incumbent (Pihak Terkait) telah menggunakan penyalahgunaan  Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Fakta persidangan tsb. membuktikan bahwa memang benar ada aliran dana Bansos (bantuan sosial) yang diberikan oleh Gubernur incumbent kepada masyarakat dan organisasi-organisasi sosial yang diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 bertanggal 21 Januari 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.492.704.039.000," ujar Hakim Anggota Sarjono.

Menurut Mahkamah, adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pihak Terkait sebagai Gubernur incumbent dengan memanfaatkan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan fakta persidangan, pemanfaatan APBD digunakan untuk:
  • Pembelian sepeda motor 1.500 (seribu lima ratus) unit kendaraan operasional roda dua (sepeda motor) di Tahun Anggaran 2013 (vide bukti PT-13) yang diberikan kepada petugas pembantu pencatat nikah (P3N) di Sumatera Selatan senilai Rp. 17.850.000.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Fakta persidangan mengungkapkan bahwa motor tersebut digunakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih.
  • Pembagian sembako di Kecamatan Kertapatih Kota Palembang

Putusan tersebut merupakan putusan perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013 permohonan pasangan Herma Deru - Maphilinda Boer. Sementara untuk putusan perkara nomor 80/PHPU.D-XI/2013 permohonan pasangan nomor urut satu Eddy Santana Putra - Anisja D. Supriyanto masih menunggu hasil pemilihan suara ulang tersebut.
Mahkamah memberikan waktu maksimal 90 hari kepada KPU Sumatera Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang terhitung sejak pembacaan putusan.
Redaktur :Gilang Ramadhan

Senin, 08 Juli 2013

HT Menolak Parlemen Tapi Dukung Kudeta Wow???

Dua langkah telah dilakukan untuk menghambat perjuangan amar ma’ruf nahi mungkar di parlemen, pertama, mengharamkan parlemen dan jalan menuju ke parlemen yaitu pemilu atau demokrasi, kedua, membentuk opini negatif dengan jalan mengungkap kelemahan, kejelekan dan kesalahan orang-orang yang berjuang di parlemen, dari dua langkah tersebut diharapankan umat Islam menjauhi dan tidak mendukung perjuangan di parlemen.
Langkah pertama sangat relevan, karena mencari hukum sebuah perbuatan akan sangat bermanfaat bagi kehidupan umat Islam, tapi sayangnya, telah nyata tidak ada nash yang mengharamkannya tetap mencari-cari nash untuk mengharamkannya, sehingga mudharat yang akan didapat, karena akan dapat mengharamkan sesuatu yang tidak haram seperti libur hari Sabtu-Minggu, pajak 10%, sistem jenjang pendidikan SD sampai perguruan tinggi, gelar kelulusan atau ijazah dan banyak hal lagi yang harus diharamkan.
Langkah kedua tidak relavan, pertama, mencari-cari kelemahan dan kesalahan sesama muslim untuk membentuk citra buruk adalah larangan agama :
Abu Hurairah ra berkata : bersabda Nabi saw: “Tiada seorang yang menutupi aurat kejelekan orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat,” (HR. Muslim).
Padahal kalau memang terdapat kejelekan dan kesalahan orang-orang yang berjuang di parlemen, seharusnya diberi nasehat dan didoakan agar istiqomah dan selalu dalam kebaikan bukan malah dibuka aibnya, kedua, disebabkan sibuk mencari kelamahan dan kesalahan orang lain, dia sendiri lupa bahwa dia justru tidak mencapai kemajuan sedikitpun dalam dakwahnya dan lupa untuk instropeksi diri, padahal alangkah bermanfaatnya bila segenap tenaga dan pikiran dicurahkan untuk mencapai kemajuan dakwahnya, dan ada yang lebih berbahaya dari itu semua yaitu boomerang yang sedang menuju dirinya, pepatah mengatakan senjata makan tuan, sibuk melempar boomerang ke arah musuh, tidak sadar boomerang mengarah balik ke dirinya.
Kalau kita kritis, pembentukan opini negatif oleh orang-orang yang mengharamkan parlemen yang ditujukan untuk memberikan citra negatif kepada orang-orang yang berjuang di parlemen, sebetulnya juga berlaku bagi pembuat opini itu sendiri, misalnya opini yang paling sering dihembuskan baik di internet, buku maupun diskusi face to face adalah :
Tidak mungkin syariat Islam ditegakkan melalui demokrasi yang notabene bukan dari Islam, tidak ada dalam sejarah, syariat Islam yang berhasil ditegakkan melalui parlemen dan demokrasi.
Pertama, opini tersebut dimaksudkan untuk menggiring umat Islam supaya mempunyai pemahaman bahwa orang-orang yang berjuang di parlemen tidak akan pernah berhasil untuk menegakkan syariat Islam dan akan menemui kesia-siaan. Diharapkan setelah terbentuk opini tersebut umat Islam akan menarik dukungannya terhadap perjuangan di parlemen.
Tanpa pemahaman kritis, sangat logis bila opini tersebut nampak sebagai pendapat yang benar, karena yang dinyatakan dalam opini tersebut adalah dhahir realita, yang memang realitanya tidak ada dalam sejarah, syariat Islam yang berhasil ditegakkan melalui parlemen dan demokrasi, dan pada saat inipun masih sangat jauh dan tidak mudah merealisasikannya karena harus adu bargaining dengan orang-orang kafir-sekular yang tidak bisa diremehkan.
Namun bila sedikit kritis dan mau berpikir, opini tersebut telah salah dalam menyatakan hakekat perjuangan di parlemen, kesalahannya terletak pada penggunaan “tegaknya syariat Islam” sebagai alat ukur satu-satunya untuk mengetahui keberhasilan perjuangan dalam parlemen, padahal ada alat ukur lain untuk mengetahui kadar keberhasilan, yaitu seberapa besar tambahan kebaikan dan pengurangan keburukan, dalam bahasa agama sejauh mana dapat melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar.
Dalam kitab Al-A’lamul Muwaqqi’in Ibnu Qoyyim mengutip perkataan Ibnu Aqil : “Politik ialah adanya langkah-langkah perbuatan yang manusia dapat berada lebih dekat kepada kebaikan, dan lebih menjauhkan dari kerusakan…..”
Syaikh Albani kepada partai FIS dan kepada umat Islam Aljazair memfatwakan : “Aku katakan ini, – walaupun aku meyakini bahwa pencalonan dan Pemilu ini tidak merealisasikan sasaran yang dituju (tegaknya syariat Islam) sebagaimana keterangannya di atas.- namun dari bab membatasi kejahatan, atau menolak kerusakan yang lebih besar dengan kerusakan yang lebih kecil, seperti yang diperkatakan oleh Ahli Fiqih (maka aku nasehatkan untuk memilih dari mereka golongan muslim).” Fatwa kedua: “Syariat Islam bukanlah tujuan yang akan dapat direalisasikan, namun demikian ada tujuan lain yang dapat dan harus dicapai melalui perjuangan di parlemen dan demokrasi yaitu membatasi kejahatan, dan dalam kaidah ushul dinyatakan senada dengan fatwa syaikh Albani :
“Jika tidak bisa meraih semua maka jangan tinggalkan semuanya Bila tidak dapat merealisasikan syariat Islam secara kaffah maka jangan tinggalkan seluruhnya realisasikan walau hanya 1%.”
Al-Hafidz al-Suyuti mengutip sebuah hadits : Rasulullah saw bersabda : “Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu perkara, maka kerjakanlah apa yang kalian mampu.”
Dan dalam al-Qur’an dinyatakan Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya QS. 2:286 dan dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman yang artinya : “Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu,” (QS. 64:16).
Menutup mata terhadap point-point keberhasilan dalam perjuangan di parlemen adalah sikap yang tidak adil, tidak jujur, tidak mencerdaskan dan tidak mendewasakan umat, karena diakui atau tidak, telah banyak point-point keberhasilan tersebut dan telah dinikmati oleh umat Islam Indonesia, misalnya, kebebasan memakai jilbab, ruu sisdiknas, SKB 3 menteri lalu 2 menteri, beberapa perda yang bernuansa ke-Islam-an, kebebasan berdakwah, diberantasnya kemaksiatan yaitu dengan menangkapi pasangan bukan suami istri di dalam kamar hotel, penutupan rumah-rumah bordil, perjudian, bila kita mau adil dengan membandingkan antara rezim orde baru dengan sekarang, maka kita akan mengetahui bahwa telah ada tambahan kebaikan dan pengurangan kerusakan, atau bandingkan dengan negara-negara lain yang di dalam parlemennya tidak ada umat Islam seperti perancis, Yunani, Belanda dan lain-lain yang memakai jilbab atau untuk membangun masjid saja tidak bisa.
Menuntut kepada orang-orang yang berjuang di parlemen untuk membuktikan syariat Islam dapat tegak 100% sementara dirinya sendiri tidak menunjukkan adanya langkah nyata dalam menegakkan syariat Islam maka hal itu sama saja telah melempar boomerang untuk dirinya sendiri. Karena yang telah menunjukkan langkah nyata saja tidak dapat menunjukkan tegaknya syariat Islam karena gagal, apalagi yang belum menunjukkan langkah nyata, memang tidak ada kegagalan yang dialami tapi juga tidak ada keberhasilan, seperti orang yang tidak pergi perang, memang tidak akan mengalami kekalahan tapi dalam waktu yang sama juga tidak akan mengalami kemenangan.
Kedua, Opini di atas juga dimaksudkan menggiring umat Islam agar mempunyai pemahaman bahwa tidak adanya bukti tegaknya syariat Islam menunjukkan jalan perjuangan melalui parlemen dan demokrasi adalah bathil. Sehingga dengan yakin memberikan statemen : “Tidak mungkin syariat Islam ditegakkan melalui demokrasi.”
Tentu saja opini ini menarik untuk dikaji, karena sampai kinipun tidak ada syariat Islam yang tegak oleh perjuangan mereka, jadi menyatakan demokrasi sebagai jalan bathil karena tidak adanya syariat yang tegak melalui demokrasi, merupakan boomerang bagi dirinya sendiri, karena juga tidak ada syariat Islam yang tegak melalui jalan yang ditempuhnya, tidak dipungkiri syariat Islam pernah tegak oleh rasulullah saw, para sahabat, tabiut-tabiin, tetapi menyatakan diri sesuai sunnah dan menyatakan perjuangan di parlemen tidak sesuai sunnah perlu pengujian secara ilmiah, nabi saw berhasil menegakkan syariat Islam setelah melalui beberapa fase perjuangan seperti fase dakwah, fase penyebaran, fase menghindari konflik, fase menyusun kekuatan dan fase konfrontasi atau fase menghadapi musuh, sungguh saya mohon maaf bila bertanya, apakah orang-orang yang mengharamkan parlemen telah berusaha melalui fase-fase tersebut ?
Kalau belum, tentu saja menurut hemat saya mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk kemajuan dakwah adalah jauh lebih bermanfaat ketimbang mencurahkan untuk membuat opini yang menjelek-jelekkan saudara-saudara kita yang berjuang di parlemen, juga akan sangat bermanfaat bila mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk menasehati dan menghibur mereka dengan doa agar istiqomah dengan tujuannya dan diberi kesabaran atas musibah-musibah yang dialami? karena saudara-saudara kita yang berjuang di parlemen telah berusaha menempuh fase-fase itu hanya saja belum berhasil menegakkan syariat Islam dan tidak sedikit dari mereka yang harus meregang nyawa karena ketidakrelaan Barat terhadap kemenangan mereka seperti di Mesir, Turki, Aljazair dan negeri-negeri bermayoritas muslim lainnya.
Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. QS. 3:166


Atau bukankah sebaiknya tenaga dan pikiran dicurahkan untuk menempuh fase-fase seperti yang rasulullah tempuh ? Insya Allah andai-kata saudara-saudara tidak berhasil semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal syuhada dan sebagai orang-orang yang konsisten dalam membela agama Allah, karena musuh bergerak secara nyata nonsen bila dihadapi hanya dengan retorika dan dakwah.
Kembali lagi ke masalah pembentukan opini, opini lain yang cukup ilmiah untuk memberikan citra negatif adalah : Ikut demokrasi berarti telah mengikuti kemauan Barat, padahal dalam QS 2:120 Allah telah mengingatkan : “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka.”
Opini tersebut walaupun dapat berupa nasihat tetapi tujuannya  untuk menggiring pemahaman umat bahwa berjuang di parlemen atau demokrasi adalah mengikuti kemauan Barat.
Sekali lagi, tanpa pemahaman kritis opini tersebut akan nampak benar, karena yang diungkap dalam opini adalah dhahir realita, yaitu memang realitanya Barat memanfaatkan demokrasi untuk dapat masuk ke pemerintahan-pemerintahan yang mayoritas rakyatnya adalah umat Islam, sementara itu sebagian besar umat Islam masuk ke dalam demokrasi untuk menghadang kemauan Barat, wajar dan tidak dapat disalahkan begitu saja bila orang-orang yang mengharamkan perjuangan melalui parlemen dan demokrasi menyimpulkan bahwa berjuang melalui parlemen dan demokrasi berarti telah mengikuti kemauan Barat, namun benarkah demikian ?
Dari beberapa kasus mulai mesir, Aljazair, Turki hingga Indonesia, Barat justru kebakaran jenggot bila ada partai Islam yang ingin berusaha memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam parlemen, kejadian terakhir di Turki menunjukkan hal tersebut, mereka orang-orang sekular melakukan demo besar-besaran bahkan terbesar di dunia untuk menjegal partai Islam di sana yang akan ikut pemilu, dan sangat kuat disinyalair demo tersebut tidak lepas dari keinginan dan pembiayaan Barat, begitu juga dengan di Indonesia beberapa tahun lalu, partai yang berusaha memasukkan nilai-nilai Islam dalam parlemen di opinikan terlibat jaringan teroris, tujuannya agar dapat menjegal partai tersebut dalam pemilu. Begitu juga di Aljazair ketika partai Islam akan menang, dan ingin menerapkan syariat Islam maka atas pesanan Barat militer Aljazair mengkudeta FIS. Jadi sangat tidak beralasan bila orang-orang yang berjuang di parlemen untuk memasukkan nilai-nilai Islam dikatakan telah mengikuti kemauan Barat, buktinya Barat justru kebakaran jenggot.
Kalau kita mau jujur, terhadap sikap pengharaman perjuangan di parlemen dan tidak menempuh fase-fase nyata dalam menghadapi Barat, justru akan membuat Barat senang dan berterima-kasih, karena tidak perlu repot-repot menjegal partai yang ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam di parlemen, sudah ada yang membantunya untuk menjegal yaitu umat Islam sendiri, istilahnya memukul umat Islam dengan meminjam tangan umat Islam dan tinggal nonton TV di gedung putih.
Jadi sebetulnya siapa yang telah mengikuti kemauan Barat dan menguntungkan barat, orang-orang yang berjuang di parlemen untuk menerapkan nilai-nilai Islam ataukah yang mengharamkannya tetapi tidak ada tindakan nyata untuk menghadapi Barat ?
Hati-hati menuduh perjuangan di parlemen sebagai mengikuti kemauan Barat tetapi tidak sadar dirinya sendiri telah membantu Barat, ini boomerang yang kedua.
Ada beberapa opini lain yang dapat menjadi boomerang bagi pembentuk opini itu sendiri misalnya dinyatakan membuat partai berarti telah berpecah belah, padahal Allah telah melarangnya, kalau sedikit kritis, masuk partai atau tidak hal itu dapat terjadi, cobalah amati orang-orang yang mengharamkan partai, mereka telah terpecah belah menjadi beberapa kelompok, ini juga boomerang. Dan masih banyak lagi opini-opini lain yang tidak mungkin di bahas satu persatu karena alasan keterbatasan ruang halaman dan takut membeberkan strategi perjuangan di parlemen, tetapi yang jelas dengan sedikit kritis, maka opini tersebut akan nyata dapat berlaku bagi yang diopinikan maupun bagi pembuat opini itu sendiri (menjadi boomerang) .
Oleh karena itu, kalau memang ada kesalahan mereka, alangkah baiknya bila diberi nasehat, bukan membuat opini negatif, kalau tidak bisa mendukung tidakkah jauh lebih bermanfaat segenap tenaga dan pikiran dicurahkan untuk perjuangan Islam dengan metode yang diyakini ? Siapa tahu nanti secara sinergi perjuangan di parlemen dapat kompatible dengan perjuangan di luar parlemen dalam menegakkan Islam.
Redaktur:Gilang Ramadhan
Sumber:Islam Pos

Minggu, 07 Juli 2013

MUI Ciracas :Konvoi Damai "Anti Miras Ciracas"




Pagi Pukul 07.30 WIB perjuangan ini dimulai dengan mengumpulkan para pejuang antimiras yang berada dibawah naungan MUI Ciracas dengan ikat kepala MUI Ciracas sebagai pertanda kita (mujahid anti miras) di kantor Kecamatan Ciracas sebagai Lokasi berkumpul dan konsolidasi sebelum melakukan Aksi Damai Anti Miras di Wilayah Kecamatan Ciracas. Aksi ini dihadiri oleh beberapa Ormas Islam yang terdiri dari DMI (Dewan Masjid Indonesia), Bina Tunas Muda, FPI, Majelis Ta'lim Nurul Habib, Bina Amal Sejahtera, Majelis Ta'lim ratib Ar-Ridho, Hizbut Tahrir Ciracas dan Mejlis ta'lim gabungan dibawah naungan DMI Cabang Ciracas serta  MUI Ciracas tentunya yang merupakan inisiator aksi damai anti miras pada pertama kalinya di Kecamatan Ciracas maupun DKI Jakarta.




Acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh aparatur pemerintah dan masyarakat seperti Muhammad Rumi (Camat Ciracas), Sukamda (kapolsek Ciracas), Sekjen MUI Ciracas KH.Anwar Islam.Lc., KH.Zainal Arifin Lc.,MA., Habib Ahmad Al-Bunmay, KH. Syafi'i (FPI), Habib Ali Husein Assegaf , H.Wahidin, H.Maksum, serta tokoh nasional anti miras Muhammad Hamdi, Psi., para tokoh - tokoh tsb. sepakat miras sebagai gerbang fasilitas seseorang untuk terjerumus dalam sebuah kriminal dan kejahatan serta kemaksiatan lainya, maka dari itu hari ini adalah himbau sebagai cara mencegah dan menyadarkan masyarakat tentang bahaya miras kepada masyarakat.

Berdasarkan Investigasi bersama sebagaimana yang dilakukan Ormas-ormas islam di wilayah ciracas mengamati bahwa maraknya kriminal terjadi dikarenakan maraknya peredaran miras yang diperjualbelikan bebas di Minimarket dan Gerai Jamu Tradisional yang ada. Ini amat meresahkan masyarakat karena maraknya miras akan berakibat dengan mudahnya kriminal terjadi dikalangan generasi muda, bahkan perkelahian antar kampung bisa terjadi diakibatkan oleh miras. Oleh karena itu Aksi damai "CIRACAS ANTI MIRAS" menjelang bulan suci ramadhan yang digagas MUI Mudah-mudahan dapat menggugah para penjual dan pembeli untuk dapat bertaubat tidak memperjual belikan miras sebagai barang dagangan mereka karena masih banyak barang yang bisa dijual serta bermanfaat tentunya sangat menguntungkan"kata Bang Haji Ade Korlap Aksi Ciracas Anti Miras.


Rangkaian motor yang berjumlah ratusan lalu mengecek setiap minimarket semoga menjadi cara untuk membuat kapok para penjual dan pengguna MIRAS untuk sadar karena hal itu merupakan zat haram. Acara ini semoga terus menerus dilakukan untuk menjauh generasi muda kita semua dari MIRAS kata H.Wahidin . Sekjen MUI Ciracas KH. Anwar islam Lc., menegaskan saat acara ini ditutup akan dievaluasi secara bersama agar di waktu yang akan datang acara ini makin ditingkatkan kembali untuk menggugah kesadaran masyarakat .

Redaktur:Gilang Ramadhan
Reporter:Pendi





Jumat, 05 Juli 2013

Syeikh Ghannouchi: Mursi Will Be Back


Syeikh Ghannouchi, pemimpin Harakah Nahdhah Tunisia memperkirakan bahwa kudeta yang dilakukan militer atas Presiden Mursi akan mengalami kegagalan, dan Mursi kembali memimpin Mesir.

Beliau beralasan, Mursi adalah pemimpin sah yang dipilih rakyat Mesir secara demokratis. Selama memimpin, beliau juga telah banyak mewujudkan berbagai kemajuan bagi Mesir. Selain itu, Mursi juga telah menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan untuk mengamankan agenda revolusi.

Syeikh Ghannouchi memperkirakan, yang akan dialami Mursi selanjutnya akan seperti yang dialami Hugo Chaves yang juga di kudeta militer pada tahun 2002 silam. Tapi akhirnya rakyat yang begitu mencintainya berhasil mengembalikan kekuasaan kepada Chaves.

Menurutnya, akan tercapai kesepakatan antar kekuatan-kekuatan politik yang bersengketa. Dengan demikian, Mursi akan kembali memimpin, dan konstitusi juga akan kembali diberlakukan. Karena suksesi yang demokratis adalah sebuah kemajuan, dan kudeta militer adalah sebuah kemunduran. Sejarah akan terus melangkah maju ke depan, walaupun ada pihak-pihak yang menginginkannya mundur ke belakang.



Redaktur:Gilang Ramadhan

Sumber: Dakwatuna.com

Majelis Tinggi Syuro' Mesir Sepakat Tolak Kudeta Militer



Majelis tinggi Syura Mesir dengan suara mayoritas sepakat untuk tidak mempercayai Abdul Fatah As-Sisi, ketua  angkatan bersenjata Mesir yang baru saja melakukan kudeta sepihak terhadap kepemimpinan presiden sah terpilih Muhammad Mursi. As-Sisi dianggap banyak pihak melakukan pengkhianatan besar terhadap negara.

Pertemuan tertutup Dewan itu menghasilkan kesimpulan Majelis Syura menolak kudeta sepihak yang dilakukan Abdul Fatah As-Sisi.

“Dari 271 Anggota Majelis Syuro Mesir, terdapat 211 Anggota yang setuju bahwa As-Sisi berkhianat, 27 anggota menolak, dan 33 anggota bersikap netral,“ kata Dany.
Kamis sore (4/7) waktu Kairo, puluhan ribu rakyat turun ke jalan di depan gedung Gubernur Bani Suef sebagai bentuk penolakan terhadap campur tangan militer.

Dukungan terhadap kepemimpinan Mursi terus mengalir, termasuk dari Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan yang mangatakan Turki tidak mengakui pemerintahan sementara oleh militer dan hanya mengakui pemerintah sah Mursi.

Sejak pengumuman sepihak As-Sisi, militer melarang beberapa stasiun TV nasional untuk melakukan siaran secara langsung dari tempat kejadian. Bahkan Televisi Al-Jazeera yang sedang menyiarkan demonstrasi pendukung Mursi dihentikan paksa oleh pihak militer Mesir.

Sementara itu, para pendukung Mursi yang mendominasi rakyat Mesir meneriaki dan memprotes pengumuman As-Sisi tersebut, mereka tidak setuju dengan kudeta sepihak dari militer.
Sebelumnya, menanggapi kudeta sepihak, Presiden Mesir Muhammad Mursi memberikan reaksi keras melalui video amatir yang diunggah di YouTube pada Kamis (4/7) bahwa dirinya tetap presiden terpilih Mesir.
Mursi menyampaikan reaksinya tersebut karena pihak militer menutup seluruh saluran televisi nasional Mesir. “Saya tetap presiden terpilih Mesir,” ujar Mursi dalam video tersebut.



Redaktur:Gilang Ramadhan
Sumber:dakwatuna.com

Kamis, 04 Juli 2013

Mursi Ditahan Bersama Pimpinan Ikhwanul Muslimin


Pemimpin Ikhwanul Muslimin ditahan pada Kamis (4/7) setelah militer Mesir melengserkan Muhammad Mursi dari kursi presiden. Keduanya ditahan di penjara yang sama.
Kepala Partai Gerakan dan Keadilan, Saad El-Katatni, ditahan bersama Rashard al-Bayoumi, salah satu wakil pemimpin Ikhwanul Muslimin. Mereka ditahan di penjara Torah, penjara yang juga ditempati mantan presiden Hosni Mubarak serta anaknya Alaa dan Gamal. 
Mubarak dipenjara setelah penggulingannya pada 2011. Sedangkan anaknya dipenjara karena tuduhan korupsi. 
Mursi dipenjara oleh otorites militer. Otoritas keamanan mengatakan Mursi ditahan di salah satu fasilitas intelijen militer.
Kantor berita MENA yang dilansir NYTimes melaporkan anggota Ikhwanul Muslimin juga ditangkapi. Mereka dituduh memicu kerusuhan dan mengganggu keamanan. 
Mursi digulingkan dari kekuasaannya oleh militer. Kepala Mahkamah Konstitusi, Adli Mansour, menggantikan posisi presiden. Mansour disumpah pada Kamis (4/7) waktu setempat. 
Redaktur:Gilang Ramadhan
Sumber:Antara

Hizbut Tahrir Dukung Kudeta Militer Mesir

AKHIR pekan lalu, Puluhan penganut Sufi keluar pawai dari masjid An-Nur menuju katerdral St Mark Abbasia. 
Pemuka barisan pawai ini adalah Alauddin Abu Azaim, Syaikh para guru tarekat-tarekat Sufi,  sejumlah anggota Uni Angkatan Sufi dan beberapa perwakilan Hizbut Tahrir Mesir.
Hal itu dalam rangka mengecam peristiwa Katedral dan dalam rangka solidaritas bersama orang-orang Koptik serta menyampaikan belasungkawa kepada komunitas gereja atas korban jiwa pada kejadian Katedral di daerah El Khusus. Slogan dari pawai solidaritas tersebut adalah Agama milik Allah, Negeri milik bersama.
Gerakan Sufi di Mesir, yang terkenal loyalitasnya kepada mantan Presiden Husni Mubarak sebelum revolusi, mulai berada di barisan anti gerakan Islam setelah revolusi.
Ia mengumumkan penolakannya untuk mendukung calon-calon Islamis dalam pemilihan legislatif dan presiden yang telah berlangsung di Mesir.
Katedral St Mark menyaksikan kekerasan yang dipicu oleh Koptik yang turut serta dalam pemakaman korban jiwa Kristen yang jatuh dalam bentrok sektarian pada Jumat lalu di daaerah Al-Khusus, provinsi Qolubia yang berjarak 20 km utara Kairo, yaitu bentrokan yang juga mengakibatkan gugurnya muslim.
Para pelayat Koptik tersebut menyerang properti milik rakyat Abbasiya serta memprovokasi mereka yang menyebabkan pecahnya bentrok antara kedua belah pihak.
Fotografer menangkap orang-orang Koptik menggunakan berbagai jenis senjata hidup dari tongkat, batu sampai bom Molotov, sebagaimana yang dituturkan oleh petugas keamanan yang juga menjadi korban luka-luka akibat peristiwa tersebut.
Padahal, Kristen Koptik telah dijamin oleh Negara hak-hak mereka, mereka tetap merasa didiskriminasi dan membuat provokasi.
Redaktur:Gilang Ramadhan
Sumber: http://dunia-islam.pelitaonline.com/news/2013/04/15/hizbut-tahrir-mesir-dukung-gerakan-anti-islam#.UdaFgTuyCJN

Gugatan FPI Diterima, MA Batalkan Keppres Miras

Kini tidak ada lagi alasan menjual minuman keras (miras) di hotel, restoran, dan tempat lainnya. Kini juga tidak ada lagi alasan membatalkan peraturan daerah (perda) yang melarang miras. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan Front Pembela Islam (FPI) terkait Keppres No 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

"Putusan 42 P/HUM/2013 mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan amar sesuai petitum pemohon," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur seperti dikutip detikcom, Kamis (4/7). 

Putusan judicial review yang diketok pada 18 Juni 2013 itu menyatakan Keppres No 3/1997 tidak berlaku karena secara nyata Keppres itu tidak dapat menyelenggarakan ketenteraman masyarakat.

"Keppres itu juga tidak dapat mewujudkan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia," tambah Ridwan.

Perkara yang diadili oleh Dr Supandi, Dr Hary Djatmiko dan Yulius memutuskan Keppres tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi. Keppres juga dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu bertentangan dengan UU No 36/2009 tentang Kesehatan, UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No 7/1996 tentang Pangan.

Dalam Keppres itu disebutkan, peredaran miras kategori B dan C (lebih dari 5 persen alkoholnya) hanya di hotel, restoran, bar dan tempat tertentu. Keppres ini menjadikan DPRD tidak bisa membuat Perda antimiras.

Dengan hapusnya Keppres ini, maka Perda antimiras bisa berlaku. "Tidak ada alasan lagi membatalkan Perda yang melarang total miras," kata jubir FPI Munarman.


Redaktur:Gilang Ramadhan
Sumber:Bersamadakwah.com

Respon Positif POLRI Soal Jilbab, PKS Dukung


Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengapresiasi Mabes Polri yang merespon secara positif aspirasi masyarakat yang mendukung pengenaan jilbab bagi anggota polisi wanita dengan mengundang desainer pakaian muslimah.

“Saya mendapat informasi ada desainer pakaian muslimah yang diundang ke Mabes Polri untuk mempresentasikan desain jilbab.” Ujar politisi asal Lampung ini dalam rilisnya 4 Juli 2013.

Masukan desain itu, kata Muzzammil, rencananya akan dijadikan pedoman peraturan Kapolri tentang seragam Polwan muslimah yang ingin mengenakan jilbab.

“Saya dan kawan-kawan di Komisi III DPR sangat mengapresiasi respon cepat Mabes Polri ini. Ini membuktikan kepekaan para petinggi Polri terhadap aspirasi anggotanya dan masyarakat.” Jelasnya.

Muzzammil berharap peraturan tersebut bisa segera direalisasikan menjelang Ramadhan ini.
”Untuk itu, insya Allah, pekan depan saya bersama perwakilan ormas, LSM, aktivis masjid, dan desainer pakaian muslimah akan memberikan dukungan dan masukan langsung kepada Kapolri.” Tuturnya.

Muzzammil menghimbau kepada masyarakat, ormas, LSM, aktivis pelajar, mahasiswa, dan ibu-ibu majelis ta’lim yang ingin mendukung kebijakan ini untuk menyampaikan surat dukungan dan audiensi.  “Surat bisa langsung ditujukan ke Mabes Polri atau ke kami di Komisi III DPR.” ujarnya.



Redaktur:Gilang Ramadhan
Sumber:Dakwatuna.com

IM : Kudeta Militer, Di Sponsori Negara Lain


Kelompok Ikhwanul Muslimin, asal Presiden Mesir Mohamed Moursi, menggambarkan penggulingan Mursi pada Rabu malam waktu setempat (3/7) sebagai pengkhianatan.


"Hari menyedihkan buat aspirasi demokrasi Mesir, pengkhianatan terhadap revolusi dan jutaan orang Mesir percaya pada demokrasi," kata kelompok itu sebagaimana dilaporkan Xinhua .



Kelompok tersebut juga mengutuk penutupan saluran televisi yang berorientasi pada Ikhwanul Muslimin dan penangkapan staf mereka.



"Penutupan salutan TV itu adalah awal dari penindasan, era pandangan tunggal," kata Partai Kebebasan dan Keadilan --yang berafiliasi pada Ikhwanul Muslimin-- di akun Twitternya.



Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah militer menggulingkan Presiden Mesir dari kubu Islam itu dan mengangkat Kepala Mahkamah Tinggi Konstitusional Adly Mansour untuk sementara memerintah di negeri tersebut sampai presiden baru dipilih.



Sementara itu kantor berita Reuters melaporkan pasukan keamanan Mesir menangkap pemimpin Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) dan seorang lagi pemimpin senior Ikhwanul Muslimin pada Rabu, kata seorang pejabat FJP dan sumber keamanan setelah militer menggulingkan Mursi.



Saad El-Katatni, pemimpin FJP dan mantan ketua parlemen, ditangkap bersama Rashad Al-Bayoumi, seorang wakil ketua Ikhwanul Muslimin, kata sumber tersebut.
Harian Mesir, Al-Ahram, melaporkan surat penangkapan telah dikeluarkan untuk 300 anggota Ikhwanul Muslimin, dan pasukan keamanan sedang bersiap membersihkan pertemuan terbuka pro-Moursi di Universitas Kairo.



Kantor berita resmi Mesir, MENA, melaporkan polisi melanjutkan upayanya untuk menangkap "sejumlah anggota Ikhwanul Muslimin yang dituduh menghasut kerusuhan dan mengganggu perdamaian dan keamanan umum".



Militer Mesir menggulingkan Presiden Mohamed Moursi dari kubu Islam pada Rabu dan mengumumkan peralihan politik dengan "dukungan luas pemimpin pemuda, agama dan politik".



Ketika berbicara melalui televisi resmi, Jenderal Abdel Fattah As-Sisi merinci peta jalan bagi "kembalinya kekuasaan demokrasi setelah pemerintah gagal mengabulkan tuntutan pemrotes".



Presiden terguling Muhamad Mursi sendiri telah menyampaikan penolakan atas penggulingan dirinya dari posisi kepala negara Mesir dan menyatakan "akan tetap mempertahankan keabsahannya".

Redaktur :Gilang Ramadhan
Sumber: Antara

Jumat, 28 Juni 2013

Dr Fuad Amsyari: Umat Islam Harus Memahami Politik

Majelis taklim saat ini bertebaran di tengah masyarakat. Tetapi majelis taklim yang khusus membahas persoalan politik sangatlah jarang. Bila ada, skalanya juga bukan nasional. Akibatnya fatal. Umat Islam banyak melakukan kesalahan taktala melakukan pilihan politik, gara-gara tidak pernah ngaji politik. 

"Selama ini sangat jarang (pengajian politik), hampir tidak pernah dilakukan. Akibatnya umat Islam banyak yang ngga ngerti," kata anggota Dewan Pembina ICMI Pusat Dr Fuad Amsyari saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Pengajian Politik Islam (PPI) di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, Ahad lalu (16/6/2013).

Karena tak mengerti persoalan politik, lanjut Fuad, akibatnya politik umat hancur-hancuran. "Milih pemimpin salah, milih partai salah. Jadi pemimpin membuat kebijakan salah," ungkap Ketua Badan Kehormatan Pusat (BKP) Partai Bulan Bintang (PBB) itu. 

Fuad memberi contoh, salah satu kesalahan yang dilakukan pemimpin itu adalah mengeluarkan aturan jilbab polwan yang tidak Islami.

Mantan Ketua PBB Jawa Timur itu berharap, melalui PPI umat Islam dapat dibimbing untuk memilih partai politik yang benar. Parpol yang mempunya visi dan misi menegakkan syariat Islam. 

"Jangan biarkan umat memilih partai yang tidak menegakkan syariat Islam. Karena Islam itu kaffah," ungkapnya. 

Harapan selanjutnya, melalui PPI, Fuad berharap akan mampu memberikan arahan bagi calon pemimpin negara tentang cara membuat konsepp ekonomi islam, pendidikan Islam, dan lainnya, supaya memimpin negeri ini sesuai ridha Allah swt. 


"Dua sisi ini yang saya harapkan. Beri arahan yang kongkrit. Jangan hanya dialog antarberbagai visi, jangan ada pembingungan umat," katanya.
Redaktur : Gilang Ramadhan
Sumber : Suara-Islam.com

Suap Impor Daging Hatta dan ARB Disebut, Tapi Tak Masuk Dakwaan






Tim Pengacara Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) menilai dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dugaan korupsi  pengaturan kebijakan impor daging sapi itu sangat bermuatan politis. 

Anggota tim penasihat hukum LHI, Wirawan Adnan, menilai muatan politis itu didasari kenapa hanya nama petinggi PKS yang tertera dalam dakwaan. Sementara nama petinggi partai politik lain tidak dimunculkan. Wirawan berkesimpulan dalam kasus LHI, motif politik lebih kuat dibanding hukum. 



"Dalam berita acara ada tokoh-tokoh politik di situ, ada Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, Setya Novanto, Happy Bone. Tapi dalam dakwaan justru yang muncul adalah tokoh-tokoh PKS," ujar Wirawan dalam diskusi "Membedah Dakwaan LHI" di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis
siang (27/6/2013).

Wirawan menambahkan, sejumlah nama tokoh politik itu tersebar di mana-mana. Yang diketahuinya, nama-nama tadi dari kesaksian Yudi Setiawan, tersangka kasus  dugaan korupsi Bank Jawa Barat atau BJB.


Dalam BAP Yudi, nama-nama itu disebut. Di dalamnya menyoal aliran uang. Sayangnya, kenapa jaksa menggunakan kesaksian Yudi tapi tidak turut memasukkan  nama-nama politisi tadi dalam surat dakwaan LHI.

Wirawan mengakui, belum mengetahui betul apa kaitan sejumlah politisi di atas  dalam BAP Yudi. Ia baru menandai nama-nama tadi dengan stabilo saja. Bahkan, Wirawan juga mengaku tidak tahu terkait kasus apa nama mereka disebut.

Redaktur : Gilang Ramadhan
Sumber : Suara-Islam.com

Kamis, 27 Juni 2013

Ada Apa Denganmu KPK !














Dalam perkara impor daging sapi KPK seenaknya main sita mobil, rumah, uang, dan barang lainnya. Tindakan itu mempersulit pembangunan masjid dan rumah ibadah lainnya. 

Korupsi kuota impor daging sapi sudah selesai diberkas KPK dan mulai Senin, 17 Juni 2013, perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kalau tak ada aral melintang dalam pekan-pekan mendatang, perkara yang antara lain mengadili Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, akan mulai disidangkan.

Berarti Luthfi adalah pemimpin partai politik kedua yang ditangkap dan dituduh terlibat korupsi. Sebelumnya di awal reformasi 1998, Kejaksaan Agung pernah menangkap dan menahan Akbar Tanjung yang menjabat Mensesneg dan Ketua Umum Golkar. Akbar dituduh terlibat korupsi dana Bulog. Tapi belakangan, Mahkamah Agung membebaskan Akbar karena tuduhan jaksa sama sekali tak terbukti.

Banyak yang menduga, penangkapan Akbar itu bermotif politis. Akbar adalah tokoh yang gigih dan berhasil mempertahankan Golkar dari tekanan isu reformasi yang waktu itu melanda Indonesia. Kegigihan Akbar tampaknya berhasil menyelamatkan Golkar dari tiupan angin topan reformasi.

Padahal seperti dibongkar koran The New York Times pada waktu itu, gerakan reformasi untuk menumbangkan Presiden Soeharto itu dibiayai pemerintah Amerika Serikat melalui US-AID, badan bantuan milik pemerintah Amerika Serikat. US-AID memberi bantuan 26 juta dollar Amerika Serikat. Kalau kurs waktu itu 1 dollar sama dengan Rp 10.000, berarti dana pemerintah Amerika Serikat yang diterima para tokoh LSM di sini mencapai Rp 260 milyar, suatu jumlah yang tak sedikit.

Menurut artikel di The New York Times, koran terkemuka Amerika Serikat itu, yang ditulis wartawan Tim Weiner, pemerintahan Presiden Bill Clinton bermain dua muka di Indonesia. Di satu pihak Clinton terus menyokong pemerintahan Presiden Soeharto. Tapi di pihak lain  diam-diam ia dukung kelompok oposisi dengan harapan akan terjadi transisi menuju masyarakat demokratis di Indonesia (lihat The New York Times, 20 Mei 1998).

Dengan kata lain, pemerintahan Clinton di Washington membantu 26 juta dollar dengan tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa di Indonesia.
Sebagian dari uang 26 juta dollar itu, misalnya, merupakan sumber utama untuk mendukung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dipimpin Adnan Buyung Nasution, tokoh utama gerakan reformasi waktu itu, selain Amin Rais.

Atau seperti ditegaskan Sharon Cromer, Deputi Direktur US-AID, Amerika Serikat, pada waktu itu, dana itu untuk membantu para pembela hak-hak sipil memonitor isu-isu hak asasi manusia (HAM), memobilisasi pendapat umum (opini publik) dan memonitor pelanggaran hukum dan korupsi (KKN). Untuk itu duit 26 juta dollar dibagi-bagikan kepada sekitar 30 LSM Indonesia – termasuk YLBHI.

Kalau diperhatikan apa yang dilakukan US-AID untuk menjatuhkan Soeharto di tahun 1998, tak jauh beda dengan aksi badan intelijen Amerika Serikat CIA ketika menjatuhkan sebuah pemerintahan yang tak mereka sukai. Salah satu aksi CIA, misalnya, menjatuhkan Perdana Menteri Iran Mohammad Mosaddeq di tahun 1953.

BAHAYAKAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN

Kembali pada kasus korupsi yang menimpa pimpinan PKS tadi, selain melimpahkan berkas perkara itu ke pengadilan, KPK mengembalikan sebuah mobil Toyota Fortuner. Sebelumnya, KPK menyita mobil itu beserta sejumlah mobil lainnya yang mereka katakan milik Luthfi dari kantor PKS di kawasan Jakarta Selatan.

Kasus ini hanya memperlihatkan betapa cerobohnya cara kerja KPK, lembaga anti-korupsi yang selama ini dianggap ‘’hebat’’. Ternyata Toyota Fortuner itu milik Ahmad Rozi, pengacara Ahmad Fatanah.

Dalam sebuah turnamen golf di Bandung  beberapa waktu lalu, Rozi menang dan memperoleh hadiah itu. Oleh Rozi mobil itu diatas-namakan Sani, kabarnya seorang supir DPP PKS. Mobil itu pun jadi semacam milik umum di kantor PKS. Tapi para petugas KPK ketika datang ke kantor PKS ngotot menyita mobil itu. Tampaknya mereka hanya sekadar ingin pamer punya kuasa.

Tapi ada yang lebih parah dari kasus penyitaan mobil itu. Lihatlah bagaimana KPK menyita sejumlah rumah, mobil, perhiasan, atau uang kontan dari para saksi mau pun tersangka yang dituduh terlibat korupsi impor daging sapi.

KPK menyita mobil dan uang dari model cantik Vitalia Syesha atau dari sejumlah wanita lainnya yang ternyata punya hubungan dekat dengan Ahmad Fathanah, salah satu tersangka. Malah KPK pun menyita duit Rp 10 juta yang ditemukan bersama Maharani Suciono, mahasiswi Universitas Dr Mustopo.

Maharani berada di dalam kamar Hotel Le Meridien, di Jalan Sudirman, Jakarta, bersama Ahmad Fathanah, ketika KPK melakukan penggerebekan. Maharani mengaku uang itu memang berasal dari Ahmad Fathanah. Gampang ditebak sebenarnya mengapa Fathanah memberi wanita itu duit Rp 10 juta dan apa pula yang dilakukan Fathanah dan wanita itu berduaan di kamar hotel.

Ternyata menurut pakar hukum dari Universitas Padjajaran Bandung, Profesor Asep Warlan Yusuf, hadiah dan uang yang diberikan Ahmad Fathanah kepada sejumlah wanita itu bukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) seperti yang dituduhkan KPK selama ini (lihat Rakyat Merdeka, 3 Juni 2013, hal 9).  ‘’Itu pemberian uang saja atau pembayaran atas jasa-jasa tertentu yang tak termasuk pencucian uang. Kalau pun ada prostitusi di baliknya itu bukan TPPU. Itu pidana lain dan bukan menjadi urusan KPK,’’ katanya.

Menurut Profesor Warlan, tindakan KPK menyita uang atau barang dari orang-orang yang menerima pemberian itu tanpa mengetahui asal-usul uang atau barang itu, bisa membahayakan lembaga-lembaga sosial, keagamaan, yayasan, dan sebagainya. ‘’Kan ada juga koruptor yang memberikan bantuan ke lembaga sosial atau lembaga keagamaan,’’ kata Profesor Warlan.

Profesor ini khawatir kalau lembaga-lembaga sosial keagamaan dikenakan TPPU – padahal mereka tak tahu asal-usul sumbangan – maka tak ada lagi orang yang mau mendirikan lembaga sosial, keagamaan, yayasan, dan semacamnya. ‘’Kalau seperti ini mestinya yang dikenakan kasus korupsi ya pelakunya saja. Penerima uang ‘’sedekah’’ tak wajib dikenakan TPPU,’’ katanya.

Profesor Warlan mempertanyakan apakah kalau ada koruptor membagi-bagikan sembako kepada masyarakat, KPK akan menyita sembako itu dari rumah-rumah penduduk?  Kalau diikuti cara berpikir KPK ketika menyita uang atau barang dari para wanita yang dekat dengan Ahmad Fathanah maka menurut Profesor itu para penerima sumbangan Sembako dari koruptor pun bisa dikenakan pidana TPPU. Sungguh kacau cara berpikir KPK.

Kalau cara berpikir itu diikuti maka akhirnya tak ada orang yang mau menerima sumbangan Sembako atau sumbangan lainnya. Apalagi tak sedikit para pejabat yang menjadi ketua yayasan sosial atau ketua panitia pembangunan masjid. Kalau tiba-tiba pejabat itu terlibat korupsi apakah masjid atau rumah yatim yang dibangunnya harus disita pula oleh KPK?

Redaktur : Gilang Ramadhan
Sumber : Suara-Islam.com