Fitnah 8000 Sapi Kepada Kang Aher, Sungguh Terlalu

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku tidak memiliki satu ekor sapi pun di Lembang Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di hulu Sungai Cikapundung. Dia merasa tudingan tersebut cenderung fitnah dan pembunuhan karakter.

Pernyataan Aher tersebut dituangkan dalam ocehan di situs mikroblogging twitter, Minggu (16/6/2013) malam. Dia menjawab klarifikasi aktivis Fadjroel Rachman dengan akun @fadjroeL. Sebelumnya Fadjroel berceloteh "gubernur punya 8.000 ekor sapi? Tanya @aheryawan utk konfirmasi spy tdk jadi fitnah."

Tak lama Aher menjawabnya. "Masya Allah, satu ekorpun saya gak punya," tulisnya.

Seperti yang dilansir oleh INILAH.COM, Aher mengaku tidak akan melakukan tindakan apapun, termasuk melaporkannya kepada pihak berwajib. "Saya sudah laporkan langsung kepada Allah," sebutnya.

Isu ini ramai dibicarakan setelah terjadi debat kandidat Pilwalkot Bandung yang disiarkan salah satu televizi swasta nasional. Dalam kesempatan debat, Calon Wali Kota Ayi Vivananda yang memperoleh kesempatan membahas Sungai Cikapundung menyinggung soal kotornya sungai itu.

Menurut Ayi, salah satu penyebab Sungai Cikapundung kotor adalah sumbangan limbah peternakan sapi yang berada di hulu sungai, tepatnya di Lembang Kabupaten Bandung Barat. Tak lama Calon Wali Kota Wahyudin menimpali bahwa sapi tersebut milik Gubernur. [gin/inilah/kabarpks]

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Ahmad Yani FPPP Menentang Keputusan Fraksinya

Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR RI, Ahmad Yani akan mengambil sikap berseberangan dengan kebijakan fraksinya soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Berbeda dengan fraksinya yang mendukung kenaikan harga BBM, Yani memilih menolak. 

"Paling tidak saya tak mengambil sikap (abstain)," kata Yani kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Yani menyatakan sebagai anggota DPR dirinya berhak mengkritisi kebijakan fraksi yang keliru. Dia melihat dukungan Fraksi PPP menaikan harga BBM bersubsidi bisa semakin menyengsarakan kehidupan rakyat miskin. 

"Fraksi punya mekanisme. Tapi, saya sebagai anggota punya hak mengkritisi," ujarnya.

Rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi bertentangan dengan amanat konstitusi. Yani menyatakan konstitusi mengamanatkan negara -dalam hal ini pemerintah- untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia mengatakan defisit APBN yang dialami pemerintah sekarang tidak boleh dibebankan kepada rakyat. 

Yani juga mengkritisi argumentasi para pendukung kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, banyak diantara mereka yang mengeluarkan argumentasi konflik kelas antara rakyat miskin dan orang kaya. 

"Isu yang dimainkan saat ini bahwa subsidi hanya dinikmati orang kaya, dan isu itu sangat berbahaya karena sebenarnya mengadu domba antar masyarakat," kata Yani.

Sidang paripurna tentang perubahan  UU nomor 19 tahun 2012 tentang APBN tahun anggaran 2013 tengah diskors. Sidang akan dilanjutkan dengan pengambilan keputuasan melalui mekanisme voting. 

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Republika Serahkan Donasi untuk Gaza Dari Pembaca Setia Koran Ternama tsb.

Sudah sekian lama Republika menghimpun donasi dari para pembacanya untuk membantu penderitaan saudara muslim yang ada di Gaza. Donasi dari ribuan pembaca Republika terkumpul hingga mencapai Rp 1 miliar.

Sumbangan ini disalurkan bagi saudara muslim di Gaza melalui lembaga kemanusiaan yang peduli terkait bantuan untuk warga Gaza, yaitu Mer C. 

"Sumbangan ini baru sebagian kecil dari pembaca Republika," kata Pemimpin Redaksi Republika, Nasihin Masha.

Misi kemanusiaan yang sekarang sedang digarap oleh lembaga ini di Gaza adalah membangun Rumah Sakit Indonesia. Luas tanah yang dipakai untuk membangun rumah sakit ini seluas 1,6 hektare dengan luas bangunan sekitar 1 hektare.

Rumah sakit ini bisa memberikan bantuan bagi penduduk Gaza yang memang terbatas dalam mendapatkan fasilitas hidup, termasuk kesehatan. "Ini misi kemanusiaan yang cukup bagus, harus kita dukung," ujar Nasihin.

Ketua Presidium Mer C, Sarbini Abdul Murad, mengatakan misi yang diembannya untuk Gaza ini berawal dari sebuah mimpi. Berawal dari dana sebanyak Rp 15 miliar, kini Mer C telah menghimpun donasi hingga ratusan miliar.

Menurutnya, jika nanti Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini telah terbangun akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan rumah sakit tersebut dari awal sampai akhir, termasuk arsitek yang merancangnya adalah putra bangsa Indonesia.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Dr.Hidayat Nur Wahid Hadiri Majelis Ta'lim As Siyasah Al Islamiyah

Pandangan sekuler yang memisahkan antara urusan Islam dengan negara, antara masjid dengan gedung pemerintahan, antara ulama dan politikus rupanya sudah ketinggalan zaman.

Para ulama dan tokoh umat Islam secara bersama-sama menolak paradigma itu dengan meluncurkan sebuah kegiatan bernama Pengajian Politik Islam (Majleis Ta'lim As-Siyasah Al-Islamiyah) di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad siang (16/6/2013).

Menurut salah satu anggota Dewan Pendiri PPI, KH A Cholil Ridwan, majelis ta'lim siyasah al-Islamiyahyang digelar dengan kapasitas nasional ini merupakan majelis taklim pertama di Indonesia.

"Majelis Ta'lim PPI akan menghapuskan dikotomi antara Islam sebagai agama di satu sisi dengan politik. Tak ada  dikotomi. Politik adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari dakwah. Hayatun rasul kulluha dakwah," ungkap Ketua MUI Pusat itu dihadapan ratusan jamaah umat Islam yang hadir.

"PPI akan mencabut doktrin penjajah Belanda dari dada umat Islam. Tak betul politik itu kotor," lanjutnya.

Tujuan akhir digelarnya PPI ini, lanjut Pengasuh Pesantren Al Husnayain, Jakarta Timur itu, adalah demi terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersyariah. "Indonesia menjadi negara kesatuan bersyariah, umat Islam menjadi pemimpin," katanya.

PPI digagas oleh empat orang kiyai dan tokoh ormas Islam di Jakarta. Selain KH Cholil Ridwan, PPI didirikan oleh Pimpinan Perguruan Islam As-Syafiiyah KH Abdul Rasyid Abdulah Syafi'i, Pengurus YPI Al Azhar KH Amliwazir Saidi dan Ketua Umum DDII KH Syuhada Bahri. 

Dalam peluncuran perdana PPI, turut memberikan sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PBB H MS Kaban, dan cendkiawan Muslim dari Surabaya H. Fuad Amsari. Sementara, tokoh lain yang diundang seperti Ketum PPP Suryadharma Ali, Ketum PAN Hatta Rajasa dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurwahid berhalangan hadir.

Kegiatan PPI secara rutin akan diisi dengan mengkaji kitab "Al Ahkam As Sulthaniyah" karya Imam Al Mawardi yang akan disampaikan oleh Syekh Dr Daud Rasyid.

Acara ini dibiayai secara bersama oleh umat Islam dan bukan berorientasi jangka pendek untuk kepentingan Pemilu 2014.

Kiyai Cholil dalam sambutannya mengungkapkan bahwa PPI adalah majlis taklim lintas partai, lintas ormas dan lintas mazhab. "Tanpa melibatkan aliran sesat, seperti Syiah, Ahmadiyah, LDII dan aliran sesat lainnya," ungkapnya.

Hadir dalam pembukaan (iftitah) PPI sejumlah tokoh Islam seperti Sekjen FUI KH Muhammad Al Khaththath, Sekjen MIUMI Ustad Bahtiar Nasir, Ketua MUI Pusat KH Amidhan, Wakil Amir Majelis Mujahidin Ustad Abu M Jibril, Pemred Tabloid Suara Islam H Aru Syeiff Assadullah, Ketua Umum Perguruan Tapak Suci Muchdi Pr, tokoh Islam di era Orba KH Abdul Qadir Jaelani, Ketum Wahdah Islamiyah M Zaitun Rasmin, Ketua Taruna Muslim Alfian Tanjung dan tokoh Muslimah Hj Nurdiati Akma.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Wakapolri Diskriminatif Kepada Polwan, MUI Protes

Pernyataan Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna yang menyuruh berhenti alias pensiun bagi Polwan yang ingin mengenakan jilbab (baca: kerudung), menuai kecaman dari berbagai pihak.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan  menyebut Wakapolri menyalahi Undang-undang dan telah melakukan tindakan diskriminatif.

"Itu menyalahi Undang-undang. Karena itu hak menjadi Pegawai Negeri, duduk di pemerintahanan itu hak hasasi, lebih tegasnya hak konstitusional, krn diatur oleh uud kita. Tidak boleh orang dilarang untuk masuk. Itu namanya diskriminatif. Diskriminatif itu pelanggaran HAM," kata KH Amidhan kepada sejumlah wartawan di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad sore (16/6/2013).

Soal pelarangan jilbab di institusi kepolisian ini, kata Amidhan, bertentangan dengan Pasal 29 ayat  2 UUD 1945 yang telah memberikan jaminan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Karena itu, bila pelarangan itu dilakukan, aturan yang melarang itu bisa digugat.

"Karena itu patut kalau mengadakan uji materi. Bisa ke Mahkamah Konstitusi, bisa kepada Mahkamah Agung. Persoalannya pelarangannya itu," lanjut Amidhan.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Din Syamsudin : Bersatulah Parpol Islam

Jumlah umat Islam di dunia sekitar 1,5 milyar. Dari jumlah yang sangat besar itu sekitar 207 juta berada di Indonesia. Artinya jumlah umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Tapi sayangnya, jumlah umat Islam yang mayoritas itu belum menjadi faktor penentu dalam kehidupan politik.

"Umat Islam mayoritas tapi belum menjadi faktor penentu dalam politik, karena itu pengajian politik Islam sangat penting dan harus didukung," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin saat menyampaikan sambutan dibukanya "Pengajian Politik Islam" di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (16/6/2013).

Din menyebut hal itu sebagai kesenjangan antara cita-cita politik dengan realitas umat Islam.  

"Kegiatan ini penting, kita hadiri terus menerus. Harus mampu membawa perubahan. Sayang 207 juta umat Islam belum mampu menentukan politik nasional," lanjutnya. 

Din mengaku, sebelum pemilu 2004 pernah mendorong parpol-parpol Islam dan Parpol berbasis massa Islam supaya bersatu, namun sayangnya hal itu tak bisa terjadi. malah mereka ramai-ramai berkoalisi dengan orang dan Partai yang sekarang menjadi penguasa. 

"Kalau mereka bersatu bisa mencalonkan presiden dari umat Islam sendiri. Gabungannya lebih dari 25 persen," kata Din.

Karena parpol Islam tak mau berkoalisi, kata Din, jadilah koalisi yang sekarang ini. Din menyebutnya sebagai koalisi sesat. 

"Saya nilai sekarang koalisi sesat. Latajtamiu umati ala dholal. Apa yang mereka tampilkan semua pro rakyat, tapi memilih opsi yang tak berhubungan dengan rakyat. Ini koalisi sesat," kata Din.

Karena itu, dari atas Mimbar Masjid Agung al-Azhar, Din menyerukan kembali supaya parpol Islam dan berbasis massa Islam bersatu kembali bdalam sebuah koalisi strategis. "Sekarang saya dorong bersatulah. Demi kepentingan umat Islam," serunya.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Ditangkap dan Dipenjara Nasib Remaja Palestina biadabnya Tentara Israel

Yazeed dan Ibrahim Abu Robb (15 tahun), dari Desa Jalboon di Kota Jenin di bagian utara Tepi Barat, menghadapi nasib tidak jelas di satu penjara Israel, terutama setelah mereka dilarang mengikuti ujian akhir sekolah mereka.

Orang tua kedua saudara sepupu tersebut mengatakan dua bulan lalu bahwa militer Israel menangkap kedua remaja itu, saat mereka sedang bermain di satu daerah terbuka di luar Desa Jalbon, dan seorang prajurit menembak kaki Yazeed.

"Cara kedua anak tersebut ditangkap brutal, terutama saat Yazeed ditembak di kaki ... Sekarang mereka dipenjarakan di satu penjara Israel dan dituduh 'berusaha melakukan pembunuhan'," kata Sawsan Abu Robb, ibu Yazeed.

Ibu itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari satu pasar ketika ia mendengar suara tembakan tak jauh darinya. "Saya kira biasa untuk mendengar suara tembakan Israel di desa tersebut. Namun, ketika saya sampai di rumah, tetangga saya memberitahu saya bahwa Yazeed ditembak dan ditangkap," Sawsan mengenang peristiwa itu. Ia memeluk potret anaknya.

Sang ayah mengatakan dengan suara perlahan, "Apa yang dilakukan putra saya? Ia mendapat nilai A+ pada semester pertama di kelasnya. Namun mengapa mereka (orang Israel) melarang dia menyelesaikan ujian akhir pada semester kedua? Mengapa mereka melucuti kesempatan dia untuk menyelesaikan sekolah seperti anak lain?"

Menurut saksi mata di desa itu, dua bulan sebelumnya, Yazeed dan Ibrahim memotong kawat berduri di pagar perbatasan untuk menengok lahan kakek mereka. Tapi tentara Israel kemudian datang dan menembak mereka.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More