IKADI : POLRI Tak Takut Dosa, Melarang Polwan Berjilbab

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Larangan Mabes Polri membiarkan polisi wanita (polwan) yang ingin menggunakan jilbab terus menuai kecaman.

Ketua Ikatan Dai Indonesia (IDI) Prof. KH. Satori Ismail mengatakan, larangan Polri tersebut merupakan sikap yang sudah berani melanggar hukum Allah. 

“Mereka sudah tidak takut dosa, biar pimpinan Polri menanggung dosa kesalahan kebijakan ini karena melarang polwan menjalankan aturan Allah,” ujar Prof. KH. Satori kepada Republika, Rabu (12/6).

Ia mengingatkan, aturan keseragaman pakaian Polwan itu melanggar Undang-Undang Dasar 45, dimana negara wajib melindungi kebebasan menjalankan agama bagi pemeluknya.

“Jadi apakah Aturan Allah dan UUD 45 ini dilanggar dengan aturan Kapolri terkait seragam dinas itu?,”ujarnya. Lagi pula, kata dia, penggunaan jilbab tidak akan mengganggu profesionalitas kerja para polwan tersebut.

Menurutnya, wajib hukumnya bagi Polri untuk membolehkan polwan berjilbab. Bila tidak, Polri yang telah melanggar UUD 45 dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) melarang umat Islam menjalankan aturan agamanya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Syuhada Bahri. Ia meminta Polri tidak melarang kebebasan menjalankan keyakinan agama seperti yang telah dijaminkan UUD 45.

Menurutnya, jilbab polwan itu tidak akan menggangg profesionalitas mereka. Bahkan ia yakin jilbab itu akan menopang pekr jaan Polisi sebagai pelayan masyarakat. 

Karakter Polwan seperti ini, jelas dia, cocok dengan kondisi Indonesia yang mayoritas Islam. Tapi kalau pun Polri tetap ngotot tidak mengijinkan Polwa berjilbab. Maka biarkan umat yang menilai sikap Polri ini. 

Bagaimana Polri yang seharusnya taat Undang-Undang Dasar (UUD) 45, malah melanggar peraturan. “Tentu polisi lebih tahu mana yg harus di dahulukan,” ujarnya.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Bung Karno Keras Kepada Israel, Tantowi Yahya Malah Sowan

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Nama Tantowi Yahya belakangan ramai menjadi pemberitaan media. Wasekjen Partai Golkar itu diketahui melakukan kunjungan ke Israel beberapa waktu lalu.

Di negeri zionis itu, Tantowi mengaku dijamu oleh petinggi-petinggi negara Israel. Baik dari kalangan parlemen, pemerintah ataupun kampus di wilayah Yahudi.

Hal itu sontak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera misalnya. Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan dan luar negeri itu menyesalkan kunjungan Tantowi ke Israel.

Menurutnya, tindakan itu bertentangan dengan konstitusi negara. Sebab, hubungan dalam bentuk apapun dengan Israel, merupakan sebuah pelanggaran konstitusi, karena Indonesia menentang penjajahan.

"Kita menyesalkan dan tetap mengingatkan bahwa hubungan diplomatik dalam bentuk apapun dengan Israel bertentangan dengan ruh konstitusi kita, yang tegas menentang penjajahan," jelas Mardani dalam pesan singkat, Rabu (12/6).

Nama negeri zionis Israel sebenarnya tak asing di telinga rakyat Indonesia. Sejak zaman Presiden Soekarno , Indonesia kukuh menolak mengakui keberadaan Israel sebagai suatu negara.

Sebab, negeri Bani Israil itu menjajah tanah rakyat Palestina. Hal itu tentu tak sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.

Meski segala bentuk rayu dilakukan Israel terhadap Indonesia, Bung Karno dan wakilnya Moh Hatta tak goyang atas pendiriannya. Salah satu contohnya adalah rencana Israel memberi pengakuan kedaulatan penuh kepada Indonesia pada 1950.

Saat itu, Bung Hatta hanya menjawab telegram dari Menteri Luar Negeri Israel Moshe Sharett itu dengan ucapan terimakasih. Bung Hatta tidak menerima pengakuan kedaulatan dari Israel.

Bahkan, rencana Israel untuk mengirim misi perdamaian ke Indonesia ditolak mentah-mentah oleh proklamator kemerdekaan RI itu. Penolakan itu disampaikan Hatta dalam sebuah surat balasan yang dikirimkannya kepada Sharett pada Mei 1950.

Sikap keras juga ditunjukan oleh Bung Karno terhadap Israel. Bung Karno dengan tegas menyebut Israel sebagai penjajah. Bung Karno dengan tegas mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merebut tanah airnya dari penguasaan negeri Bintang Daud itu.

"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," kata Bung Karno dalam pidatonya pada 1962 silam.

Tak hanya itu, Bung Karno bahkan dengan lantang menentang kepesertaan Israel dan Taiwan di Asian Games. Hal itu ditunjukan Bung Karno dengan tidak mengundang Israel dan Taiwan di Asian Games tahun 1962 yang berlangsung di Jakarta.

Atas sikap tegas Bung Karno itu, Komite Olimpiade Internasional (KOI) kemudian mencabut sementara keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut. Tak kalah galak, Bung Karno lantas menyatakan Indonesia keluar dari KOI dan menggagas dibentuknya olimpiade tandingan dengan nama GANEFO (Games of the New Emerging Forces).

Ketegasan seperti itu kini cuma sejarah belaka.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

PKS : Tahlil dan Dzikir Untuk Taufiq Kiemas

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng melantunkan dzikir dan tahlil untuk kepergian Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Taufiq Kiemas.

Dzikir dan tahlil untuk Taufiq Kiemas, dilaksanakan Ahad (9/6) malam di Kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng, jalan Kelud Utara 46 Petompon, Gajahmungkur, Semarang.

Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Jateng, Kamal Fauzi mengatakan, PKS melihat almarhum sebagai sosok negarawan yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Selain dikenal sebagai pakar komunikasi politik yang ulung, suami Megawati ini adalah penggagas konsep empat pilar kebangsaan.

Meski semasa hidup berbeda partai, namun almarhum adalah sosok bapak bangsa. "Kita semua, bangsa ini merasa kehilangan beliau, termasuk PKS,” terang Kamal Fauzi.

Anggota legislatif DPRD Provinsi Jateng ini juga mengimbau kepada segenap kader PKS untuk menjadikan sosok Taufiq Kiemas sebagai inspirasi dalam berjuang dan berkarya untuk Indonesia.

"Pak Taufiq Kiemas telah berhasil meletakkan prinsip empat pilar kebangsaan, dan tugas para penerus, termasuk kader PKS adalah meneruskan cita–cita dan perjuangan beliau," lanjut dia.

Ia juga menilai, Taufiq dikenal sebagai sosok muslim yang taat. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi sesama kaum muslimin untuk mendoakan. Dalam Islam, imbuh Kamal, kewajiban seorang muslim adalah mendoakan saudara sesama muslim yang meninggal, apapun partainya. 

"Ini adalah salah satu bentuk ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad," sebut Kamal.

Dalam agenda dzikir dan tahlil yang diikuti puluhan pengurus dan kader PKS Jateng tersebut turut hadir juga Ketua DPW PKS Jateng, A Fikiri Faqih; Ketua Bidang Generasi Muda dan Profesi (GMPro), Fris Dwi Yulianto; Ketua DPD PKS Kota Semarang, Agung Budi Margono,dan sejumlah pengurus teras DPW dan kader PKS lainnya.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Paus Fransiskus : Ada Gay & Korupsi di Vatikan

Paus Fransiskus mengakui adanya lobi hubungan sesama jenis atau gay dalam Vatikan. Dia juga tidak membantah adanya korupsi. 

Laporan media katolik yang dilansir BBC menyatakan Paus telah membuat pernyataan selama pertemuan pribadi dengan kelompok pendeta Katolik Amerika Latin. Para pendeta menulis sebuah laporan percakapan yang kemudian muncul di situs Refleksi dan Pembebasan Cili.

Menurut laporan itu, Paus sangat terbuka saat membahas masalah di Vatikan. Paus mengatakan ada yang baik, orang-orang suci dalam pemerintahan tetapi ada juga korupsi.  "Memang benar itu ada (lobi gay)," ujar Paus dalam laporan tersebut. 

Pada hari menjelang pengunduran Paus Benediktus XVI pada Februari lalu, media Italia memuat berbagai sumber yang mengatakan pendeta gay Vatikan bekerjasama untuk meloloskan kepentingan pribadi. Situasi tersebut dilaporkan mempengaruhi keputusan Benediktus mundur. 

Pada saat itu, Vatikan membantah keras rumor tersebut. Sejauh ini belum ada komentar mengenai pernyataan Paus tersebut.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/06/12/moa38k-paus-fransiskus-akui-skandal-gay-di-vatikan

Read More

Dewi Sandra : Indahnya Mantap Berjilbab

Penyanyi Dewi Sandra memutuskan untuk mengenakan jilbab mulai akhir tahun lalu seiring makin serius mendalami Islam.

Dewi, menurut pengakuannya, mempelajari agama lebih dalam  dengan mengikuti pengajian-pengajian untuk membuatnya semakin mantap berjilbab.

"Semua orang punya alasan sendiri untuk pakai jilbab, ada yang karena sakit, pengalaman pribadi, sadar umur. Untuk saya sendiri trigger-nya sejak 2012 ikut pengajian, kumpul di tempat yang tepat dan saya selalu tertarik dengan wanita-wanita yang berjilbab," kata Dewi saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/6).

Menurut dia, sampai pada satu titik, dirinya merasa sudah saatnya mengenakan jilbab dan meninggalkan busana-busana seksinya. Dewi menceritakan setelah salat tahajud pada suatu hari di Desember 2012, esoknya ia mulai menggunakan jilbab.

"Di 2012 saya salat tahajud. Nggak ngomong sama siapa-siapa, besoknya saya minta ke manajemen saya dan oke saya siap. No turning back, niatnya lillahitaala karena ingin memperbaiki diri, karena terlalu banyak hal yang harus saya perbaiki secara pribadi, baik spritual dan batin," ujar Dewi.

Sebelum memutuskan berjilbab, ia mengalami pergolakan batin selama satu tahun. "Pakai jilbab maju mundur banget dari setahun yang lalu. Apalagi aku suka pakai rok mini," ungkapnya.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Fahri Hamzah : SBY Keluarkan Menteri PKS dari Kabinet

Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan sudah dikeluarkan dari kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh pihak istana. 

"Pertengahan pekan lalu seseorang dari pihak istana sudah beri tahukan kepada salah seorang menteri PKS. Bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi istilahnya," kata Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Istana, lanjutnya, berjanji akan mengirimkan surat tertulis dari SBY pada Sabtu kemarin. Namun, hingga Senin malam, surat tersebut tidak juga diterima DPP PKS. 

Padahal, majelis syuro melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) sudah berencana untuk membahas hal tersebut. 

"Tidak ada surat dari yang bersangkutan. Maka itu, acara majelis syuro yang rencananya rapat hari ini dibatalkan kembali," ungkap anggota Komisi III DPR tersebut.

Meski belum ada pernyataan tertulis, PKS menganggap pernyataan lisan dari orang yang enggan disebutkan namanya oleh Fahri sebagai informasi yang valid. Karena itu, PKS masih menunggu pemberitahuan secara resmi oleh SBY.

Apalagi, pernyataan lisan itu sudah diperkuat dengan sikap setgab yang tidak mengundang PKS menghadiri rapat pada Selasa (11/6) malam. 

"Itulah sebabnya kami mengerti kalau tadi malam, setgab lakukan rapat kami tidak ada pemberitahuan sama sekali," ujarnya.

Ia menganggap sikap setgab sekaligus memverifikasi dan membenarkan informasi bahwa pekan lalu PKS sudah dikeluarkan oleh setgab.

Redaktur : Gilang Ramadhan 

Read More

Taufik Ridho : Menteri PKS dicopot SBY, Tafadhol

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho mengatakan, tidak masalah bila memang kadernya yang menjabat sebagai menteri pada kabinet Susilo Bambang Yudhoyono dicopot.

"Itu hak prerogatif presiden, silakan saja. Karena PKS sudah sejak lama mewakafkan para menterinya untuk mengabdi negara," kata Taufik saat dihubungi wartawan, Rabu (12/6).

Hingga saat ini, menurut Taufik, DPP PKS masih menunggu surat resmi dari presiden SBY. Lantaran pernyataan lisan tidak cukup untuk mengeluarkan menteri yang sudah diangkat dan disumpah oleh SBY.

Sebagai pimppinan koalisi, dan atasan dari menteri-menteri tersebut, SBY yang paling berwenang untuk mempertahankan atau mengeluarkan menteri-menterinya.

Jika surat pemberhentian menteri-menteri dari PKS sudah diterima, PKS akan segera menindaklanjutinya. PKS menurutnya akan tetap berjuang untuk masyarakat. Berada di dalam atau pun di luar kabinet.

Lagi pula, lanjutnya, berada di dalam atau di luar kabinet saat ini bagi PKS sama saja. Karena PKS secara jelas telah menolak kenaikan BBM dan kompensasi yang ditawarkan pemerintah. PKS juga tidak mengkhawatirkan pencopotan kadernya dari kabinet akan memperburuk elektabilitas mereka.

Sebagai partai kader, menurut Taufik PKS akan tetap solid. Hingga saat ini kekuatan internal PKS masih tetap mendukung penuh kebijakan DPP. "Bagi kami sih yang penting solid internal. Yah mudah-mudahan aja sebagai orang didzolimi, semua dosa-dosa kami diampuni," ucapnya.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More