New Presiden Iran

Kementerian Dalam Negeri Iran menyatakan bahwa Dr Hasan Rowhani memenangkan Pemilihan Presiden ke-11 di Iran. Hassan terpilih menjadi Presiden ke-delapan Republik Islam itu.

Menteri Dalam Negeri Iran Mohammad Najjar dalam pernyataan persnya menyatakan Rohani mengungguli lima capres lainnya. 

"Rohani memenangkan mayoritas suara, memperoleh 17.613 juta suara dari 35.458 juta suara sah," kata dia seraya menambahkan bahwa jumlah pemilih mencapai 72,7 persen.

Dr Hasan Rowhani lahir pada tahun 1948 di kota Sorkheh di Provinsi Semnan. Dia berasal dari keluarga lama yang dikenal karena berjuang melawan kekuasaan rezim Shah.

Rowhani berpartisipasi dalam mengorganisir tentara Iran, ia terpilih menjadi anggota di Dewan Syura selama lima periode antara tahun 1980 sanpai 2000 dan merupakan Ketua Dewan selama 16 tahun 1989-2005.

Rowhani adalah penasehat Presiden Hashemi Rafsanjani dan Mohammad Khatami. Pada tahun 2003, ia adalah wakil Iran untuk negosiasi dengan pihak Eropa mengenai file nuklir Iran.


Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Salah Menyita Mobil, Tanda KPK Bukan Malaikat

Komisi Pemberantasan Korupsi mengembalikan mobil Toyota Fortuner bernomor polisi B 544 MSI kepada Ahmad Zaki, sekretaris pribadi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq. Lembaga antikorupsi itu berdalih setelah meneliti lebih lanjut, ternyata kendaraan yang disita tidak terkait tindak pidana pencucian uang dilakukan Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah.

"Setelah berkas diserahkan kepada jaksa dan kemudian jaksa melakukan penelitian kemudian disimpulkan terhadap mobil sitaan yang disita terkait kasus LHI dan AF, maka mobil Fortuner B 544 MSI atas nama (milik) Ahmad Zaki dikembalikan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi S.P., lewat pesan singkat, Sabtu (15/6).

Menurut Johan, alasan jaksa mengembalikan mobil itu lantaran diperoleh bukan hasil dari pencucian uang. Kemudian, menurut jaksa, mobil itu sempat berpindah tangan dari Ahmad Zaki kepada pengacara LHI, Zainudin Paru.

"Diperoleh data klarifikasi baru didapat pada 12 Juni 2013, sehingga sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan mobil tersebut diserahkan kepada pemilik (Ahmad Zaki) melalui Zainudin Paru. Karena mobil itu disita dari Zainudin Paru," lanjut Johan.

Johan mengaku KPK bakal menyerahkan mobil itu langsung ke Paru. Tetapi, menurut sumber di PKS, lembaga antikorupsi itu enggan mengantarkan kembali kendaraan itu kepada pemiliknya. Menurut dia, KPK malah meminta kepada Paru mengambil sendiri mobilnya di KPK.

Redaktur

Read More

PKS Tolak BBM Naik adalah Tugas Parpol Merespon Suara Masyarakat

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan penolakan partainya atas langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sama sekali tidak berhubungan dengan politik.

"Saya menyesalkan berbagai pihak yang membicarakan persoalan ini di luar kajian akademik ekonomi," kata Anis Matta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan Anis itu disampaikan dalam acara silaturahim Anis Matta dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS bersama para tokoh adat Melayu Riau di kantor LAM di Pekanbaru, Sabtu (15/6).

Sesepuh dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengapresiasi sikap partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Anis mengatakan pandangan utuh partainya akan disampaikan pada rapat paripurna DPR, Senin (17/6). Dalam rapat itu, menurut dia PKS melalui fraksinya akan menyampaikan sikapnya secara gamblang.

"Silakan nanti masyarakat menilai, apakah PKS benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat atau hanya setengah-setengah," tegas Anis.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Riau, lembaga sesepuh LAM, Tennas Efendi mengatakan penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM merupakan aspirasi rakyat bawah.

Dampak kenaikan harga BBM menurut dia akan semakin menyusahkan masyarakat kecil sementara solusi yang ditawarkan pemerintah tidak komprehensif.

Sekretaris MKA Erwandi Yusuf meminta sikap PKS yang menolak kenaikan BBM itu berubah di tengah jalan. Dia menilai PKS seharusnya konsisten menjalankan keputusannya untuk tetap menolak kenaikan BBM.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Soal Jilbab ,Pernyataan Wakapolri Dinilai Tak Arif

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Indonesian Police Watch (IPW) menyayangkan pernyataan Wakil Kepala Polri Komjen Nanan Sukarna yang memberikan pilihan untuk polwan jika ingin berjilbab agar meninggalkan statusnya sebagai polisi.

Pernyataan Nanan yang meminta polwan yang ingin berjilbab agar segera mengundurkan diri alias pensiun itu keluar, Jumat (14/6) kemarin.

Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, pernyataan tersebut bukanlah pernyataan arif dari seorang pemimpin. Pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat tidak bijak dari seorang pemimpin. "Sangat otoriter," katanya ketika dihubungi ROL, Sabtu (15/6).

Menurut Neta, seharusnya Wakapolri dan Kapolri yang sudah mau pensiun tersebut lebih bisa bersikap arif. Bahkan semestinya bisa membuat sejarah baru agar dikenang para Muslimah dari kalangan polwan khususnya dan Muslimah umumnya, yakni mengeluarkan ketentuan polwan bisa mengenakan jilbab. 

Neta menjelaskan, pemimpin Polri sekarang seperti cenderung 'memusuhi' gagasan polwan berjilbab dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak arif.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Presiden Turki : Demo Turki itu Demo Biasa

Presiden Turki, Abdullah Gul menilai keliru pihak yang menyamakan protes di Turki saat ini sama dengan gerakan kebangkitan yang terjadi di negara-negara Arab dan Afrika utara.
  
Dalam jumpa persnya, Abdullah Gul mengatakan, 

"Di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara, warga turun ke jalan-jalan untuk mencapai hak sah mereka dan menuju demokrasi serta pembentukan pemerintahan multipartai. Sedangkan dalam transformasi di Turki, tidak terlihat tuntutan seperti itu."

Abdullah Gul juga menyinggung demonstrasi dan protes warga Eropa akibat kondisi ekonomi. "Peristiwa di Turki berbeda dengan yang terjadi di benua Eropa,'' katanya seperti dilansir kantor berita IRNA.[rol/im]

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Majelis Syuro : PKS Tetap Tolak Kenaikan BBM

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tak hanya itu, rapat DPTP juga membahas mengenai posisi PKS dalam koalisi. 

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan, hasil rapat yang digelar di Bandung itu memutuskan bahwa PKS sepakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sikap ini merupakan keputusan final karena diambil bersama DPTP yang merupakan Badan Pekerja Majelis Syuro.

"Sikap ini adalah sikap yang final karena diputuskan lembaga tertinggi di partai. Maka, DPP dan turunannya (fraksi) diamanahkan untuk mengelola keputusan ini dengan cara yang rasional. Ini bukan anti-pada kesejahteraan rakyat, kami mengoreksi kebijakan yang peduli pada rakyat," kata Hidayat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Terkait urusan koalisi, anggota Majelis Syuro PKS ini mengatakan, partainya tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi. Menurutnya, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

Dalam kontrak koalisi, butir lima menyebutkan, "Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya, kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya, Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Rapat DPTP dihadiri semua petinggi PKS, di antaranya Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Anis Matta, Sekretaris Jenderal Taufik Ridho, dan tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu II asal PKS. Dari jajaran fraksi, Hidayat didampingi Sekretaris Fraksi PKS dan beberapa politisi lainnya.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Terusan Suez Maha Karya Sang Singa Padang Pasir

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Banyak yang belum tahu , bahwa ternyata Terusan Suez ternyata adalah sebuah karya agung berdasar ide dan gagasan cemerlang sekaligus membuktikan kejeniusan Amirul Mukminin Umar Bin Khaththab raddiyallahu’anhu. Ide jenius beliau menghubungkan Laut Merah dan Laut Putih Tengah karena adanya berbagai potensi domestik yang sudah dikenal pada zamannya. Juga kejeniusan beliau patut kita berbangga karenanya, adalah kemampuan beliau mewujudkan proyek tersebut dalam waktu relatif singkat sehingga terusan tersebut bisa dilalui oleh kapal-kapal.

Di musim dingin tahun 641-642 M, Amru bin Ash ra. membuka terusan yang menghubungkan antara laut Qalzim dengan Laut Romawi atau di posisinya sekarang, dikenal dengan nama Terusan Amirul Mukminin.

Al Qadha’i bercerita, Umar bin Khattab ra. menginstruksikan pada Amru bin Ash ra. pada saat musim paceklik untuk mengeruk teluk yang berada di samping Fusthath kemudian dialiri air sungai Nil hingga laut Qalzim.

Belum setahun, teluk inipun sudah bisa dilalui oleh kapal dan digunakan untuk mengangkut logistik ke Mekkah dan Madinah. Teluk ini juga dimanfaatkan penduduk dua tanah suci itu hingga disebut Teluk

Amirul Mukminin.

Al Kindi bertutur bahwa teluk tsb dikeruk pada tahun 32 H dan selesai hanya dalam waktu 6 bulan. Kapal-kapal sudah bisa lalu lalang menyusuri teluk hingga sampai di Hijaz bulan ke tujuhnya.

Terusan ini sangat membantu penduduk Mesir hingga era Khalifah Abu Ja’far Al Manshur , yang dibendungnya untuk memutus aliran dan dukungan Mesir terhadap perlawanan Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib di Hijaz.

Sebagian sejarah juga menyebut, bahwa Amru bin Ash telah memikirkan untuk menghubungkan 2 laut putih dan Merah , namun tampaknya yang dimaksud adalah terusan lain, yang membelah antara Selat Timsah dengan Barzah, antara Mesir dan Sinai hingga Laut Tengah. Tapi rencana ini dibatalkan karena alasan pertimbangan militer yang ada pada zaman itu.

Pada masa Khilafah Utsmaniyyah, teluk ini dibersihkan tiap tahun. Musim dingin, teluk ini biasanya ditutup karena dikeruk dan dibersihkan seperti perayaan. (biasanya bulan Agustus). Lumpur yang dikeruk lalu diangkat dan ditimbun di samping kanan-kiri aliran teluk. dan ini sungguh menarik perhatian penduduk setempat.Zilzaal

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Fitnah AS Terhadap Suriah Seperti Ketika AS Fitnah Irak

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Rusia mengatakan data Amerika Serikat mengenai dugaan penggunaan senajata kimia yang dilakukan rezim Suriah 'tidak meyakinkan'.

Moskow juga memperingatkan Amerika agar tidak mengulangi kesalahan saat menyerbu Irak dengan alasan Saddam Hussein menimbun senjata pemusnah massal.

Penasehat senior kebijakan luar negeri Kremlin, Yury Ushakov mengatakan, keputusan AS untuk menyediakan bantuan militer kepada para gerilyawan Suriah, akan merusak ushaa-usaha internasional mengakhiri konflik yang merenggut puluhan ribu orang.

Perang Suriah akan mendapat perhatian pekan depan di Irlandia Utara tempat para pemimpin dunia -- termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin -- bertemu pada konferensi tingkat tinggi G-8. Ushakov mengatakan, para pejabat AS baru-baru ini menyerahkan kepada Rusia informasi baru mengenai tuduhan penggunaan senjata kimia terhadap para gerilyawan oleh pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Apa yang diperlihatkan pihak Amerika tak tampak meyakinkan bagi kami," katanya kepada wartawan, seperti disadur dari AFP.

"Kami tak ingin buat paralelnya, saya tidak ingin mempercayai data ini bisa sama dengan situasi dengan botol kecil yang Menteri Luar Negeri (AS) Colin Powell perlihatkan pada sidang Dewan Keamanan yang terkenal."

Ushakov merujuk kepada sidang DK PBB pada 2003. Saat itu, Powell memegang satu botol kecil yang dia katakan dapat berisi anthraks sebagai bukti program senjata yang dituduhkan atas Irak. Senjata itu, yang dikutip pemerintahan George W Bush sebagai motif utama untuk melancarkan invasi pimpinan AS terhadap Irak pada 2003, tak pernah muncul ke permukaan setelah jatuhnya rezim Baghdad.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri Majelis Rendah Parlemen Rusia, Alexei Pushkov bahkan mengeluarkan pendapat lebih keras daripada Ushakov. Ia menuding Washington membuat klaim Bashar telah menggunakan senjata kimia terhadap para gerilywan.

"Informasi tentang penggunaan senjata kimia oleh Bashar dilebih-lebihkan sama seperti kebohongan tentang senjata pemusnah massal (Saddam) Hussein di Irak," katanya.

"Mengapa Bashar menggunakan sarin dalam jumlah kecil terhadap para pejuang? Apa perlunya? Supaya mengundang intervensi luar? Ini gak masuk akal," tanyanya lantang.

Ushakov mengatakan, peluang-peluang menyelenggarakan konferensi perdamaian Suriah yang diusulkan bersama oleh Rusia dan AS, akan dilukai rencana-renacana Washington untuk memberikan dukungan kepada oposisi.

Amerika memperkeras sikapnya atas Suriah. Mereka menuduh Bashar menggunakan senjata kimia termasuk senjata kimia sarin terhadap rakyatnya dan menjanjikan dukungan militer bagi oposisi.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Pemain Manc. City Mengunjungi Palestina

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Ajang Piala Eropa U-21 di Israel menjadi berkah tersendiri bagi Abdissalam Abdulkadir Ibrahim. Gara-gara dipanggil skuat Timnas Norwegia, gelandang serang ini malah bisa menyempatkan diri mengunjungi Palestina. 

Pemain Manchester City ini berziarah ke Baitul Maqdis alias Dome of the Rock, sebuah masjid yang dibangun semasa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab Radiallahu Anhu di Palestina. Hal itu dilakukannya di sela-sela turnamen, karena cukup mudah mengunjungi masjid yang dekat dengan kompleks Al Aqsa itu lewat Negeri Zionis.

Sebagai seorang Muslim, pemain yang sedang memperkuat Stromsgodset dalam masa peminjaman dari the Citizens ini tak ingin melewatkan perjalanan spiritual yang dapat dijangkaunya. Abdisalam Ibrahim mengunggah foto kunjungannya itu melalui akun twitter, ‏@abi_bra. 

"Not many can say they have been here. What a place (Tidak banyak yang bisa dikatakan telah sampai di sini. Bangunan yang sangat mengagumkan)," kata pemain kelahiran Mogadishu, Somalia pada 1 Mei 1991 ini.

Di Piala Eropa U-21, Norwegia lolos ke semi final usai menghuni runner up Grup A dengan nilai lima dari tiga laga. Mereka berada di bawah pemuncak klasemen, Italia dengan tujuh poin, dan mampu menyingkirkan tuan rumah Israel dan Inggris. Lawan Norwegia selanjutnya adalah Timnas Spanyol yang sukses menyapu bersih tiga laga dan memimpin klasemen Grup B.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Iberamsjah : PKS Sudah Sesuai Prosedur

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Sikap PKS yang tidak menarik tiga menterinya dari kabinet SBY dinilai sudah benar. 

"Dulu SBY yang mengangkat ketiga menteri dari PKS, maka SBY pula yang berhak memberhentikan mereka," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah di Jakarta, Kamis, (13/6).

Jika PKS menarik ketiga menterinya dari kabinet, ujar Iberamsjah, PKS justru menunjukkan mereka seolah-olah marah karena usulan agar harga BBM tidak dinaikkan ditolak pemerintah. 

"Justru menunggu SBY menggunakan hak prerogatifnya merupakan sikap yang sangat tepat saat ini," ujarnya.

PKS, terang Iberamsjah, kali ini bertindak benar dengan menolak kenaikan harga BBM. PKS berani melawan kebijakan koalisi yang menyengsarakan rakyat.

"PKS justru terlihat berbeda, tidak bersikap menjilat SBY seperti partai lain seperti PAN, Golkar, PKB yang mau menerima keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Padahal mereka tahu kenaikan harga BBM hanya akan menyusahkan rakyat," kata Iberamsjah.

Apalagi, ujar Iberamsjah, harga BBM dinaikkan pada saat menjelang puasa dan lebaran. Harga barang pokok bisa melambung tinggi, padahal harga BBM tidak naik saja saat menjelang lebaran harga barang pasti naik.

Menurut Iberamsjah, PKS menolak kenaikan harga BBM bukan untuk melakukan pencitraan guna menaikkan elektabilitasnya. "Tidak ada hubungannya dengan pencitraan sebab PKS selama ini memang konsisten menolak kenaikan harga BBM," katanya.

PKS, ujar Iberamsjah, tak perlu mengundurkan diri dari koalisi. Sebab dulu SBY yang meminta mereka masuk ke dalam koalisi, maka SBY pula yang berhak mengeluarkan mereka dari koalisi.

"Saya bukan pendukung PKS maupun partai manapun. Namun sikap PKS menolak kenaikan harga BBM kali ini harus didukung oleh semua pihak," kata Iberamsjah.

Read More

Idris Luthfi : Demokrat VOC Masa Kini

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Perang pernyataan antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal kenaikan harga BBM bersubsidi terus berlangsung.

Kali ini anggota Majelis Syuro PKS, Idris Luthfi merespons pernyataan politisi Demokrat, Sutan Bhatoegana yang kerap menyerukan mereka keluar dari koalisi. 

Idris menyebut Sutan sebagai politisi yang gemar memecah belah. "Mereka (Demokrat) senang dengan politik belah bambu. Sutan yang paling berbakat," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/6).

Politik belah bambu adalah istilah untuk menyebut sikap untuk sendiri. Idris menjelaskan orang yang membelah bambu akan menginjak satu sisi bambu sekaligus mengangkat sisi bambu yang lain.

Politik belah bambu atau juga dikenal devide et impera pernah digunakan pejajah kolonial Belanda (VOC) ketika mengadu domba kerajaan-kerajaan di nusantara.  

"Diinjak dan diangkat supaya bambu terbelah. Itu politik Belanda," katanya.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana menyebut sikap PKS menentang kenaikan harga bahan BBM bersubsidi sebagai politik cari muka. Menurutnya, hal itu dilakukan PKS untuk mengalihkan berbagai isu korupsi yang mendera kadernya. 

"Mereka cari simpati supaya isu korupsi mereka hilang," kata Sutan kepada Republika di Jakarta, Sabtu (8/6).

Sutan menantang PKS bersikap dewasa. Menurut Sutan, jika menganggap kebijakan menaikan harga BBM merupakan kebijakan yang keliru, PKS sebaiknya menarik menterinya yang ada di kabinet. Bila tidak, koalisi yang dilakukan PKS tidak lebih dari sekadar basa-basi. "Artinya, basahnya mau, basinya tidak mau," sindir Sutan.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Gempa 6,5 SR Tasikmalaya Juga Terasa Sampai Jakarta

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Gempa tektonik 6,5 Skala Richter di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis pukul 23.47 WIB terasa sampai wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Guncangan gempa tersebut sangat terasa terutama bagi mereka yang tengah berada di bangunan tinggi dan berlangsung lama.

Gempa itu juga dirasakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Cilacap, Jawa Tengah yang posisinya berdekatan dengan Tasikmalaya.

Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mencatat gempa berkekuatan 6,5 SR itu berada 10,35 derajat Lintang Selatan (LS) - 107,04 derajat Bujur Timur atau 336 barat daya Kabupaten Tasikmalaya.

Gempa tersebut terjadi pada pukul 23.47:23 WIB di kedalaman 57 kilometer. BMKG menyebutkan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Korban Lumpur Lapindo, Tunggu ARB ganti rugi

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) khawatir hujan deras yang terjadi sepekan terakhir akan menggerus ketahanan tanggung di Porong Sidoarjo. Humas BPLS, Dwinanto menambahkan hal ini diperparah dengan tumpukan lumpur yang makin meningkat. 

Ia khawatir ketahanan tanggul lumpur hanya bertahan beberapa hari kedepan. Untuk itu, pihak BPLS berusaha mengurangi tumpukan itu dengan memindahkan tumpukan lumpur di lokasi yang disebut titik 81 di Desa Galagah Arum ke titik 42. "Tinggi elevasi di titik 81 sangat kritis," ujarnya, Rabu (6/3).

Tanggul di titik 81 ini, diakui dia, juga terus mengalami penurunan tanah, 4 sampai 8 sentimeter per bulan. Untuk itu, BPLS berupaya keras memindahkan tumpukan lumpur tersebut, dengan menggunakan mesin pengeruk untuk lumpur yang sudah mengeras dan pompa.

Sayangnya beberapa kali pemindahan tumpukan dan penguatan tanggul ini seringkali terhambat akibat korban lumpur yang menggelar aksi menuntut ganti rugi yang belum selesai. Diakui Dwinanto, memang hampir setiap hari ada saja korban lumpur yang melakukan aksi unjukrasa. Korban lumpur ini melakukan aksi di kawasan tanggul dan endapan lumpur yang mengeras.

Akibat unjukrasa itu, jelas dia, kerja penguatan tanggul dan pemindahan tumpukan lumpur pun seringkali terhambat beberapa hari. Akibat  penghentian sementara aktifitas pekerjaan tanggul itu, tingkat elevasi air terus mengalami peningkatan di beberapa sisi rawan.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Mesir-Iran Perbaiki Hubungan Diplomatik

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Deputi Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran untuk urusan Arab dan Afrika Hossein Amir Abdollahian mengatakan, Tehran bersedia menawarkan bantuan kepada Kairo dengan tangan terbuka.

Hal itu disampaikan Amir Abdollahian dalam pertemuannya dengan delegasi media Mesir di Teheran seperti dilansir kantor berita IRNA.

Ia menandaskan, Iran baru mulai membantu Mesir setelah revolusi di negara ini sebab Mesir sebelumnya dikuasai oleh Husni Mubarak yang disponsori oleh Amerika Serikat dan Israel. 

Ami Abdollahhian menambahkan, Republik Islam Iran menyambut hubungan Mesir dan meningkatkan hubungan itu ke tingkat duta besar. Lebih lanjut wakil Menlu Iran urusan Arab dan Afrika menegaskan status penting Mesir di dunia Arab dan Islam.

Iran memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir setelah Revolusi Islam  tahun 1979 karena Kairo telah menandatangani perjanjian damai Camp David dengan Tel Aviv dan menawarkan suaka kepada monarki terguling Iran, Mohammad Reza Pahlavi. 

Redaktur : GIlang Ramadhan

Read More

Semakin Erat Mesir-Iran Kerja sama di Bidang Penerbangan

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Menteri Penerbangan Sipil Mesir, Wael al-Maaddawi dan Kepala Seksi Kepentingan Iran Mojtaba Amani bertemu membahas cara-cara untuk meningkatkan kerja sama di bidang penerbangan udara. Termasuk membuka penerbangan langsung antarkedua negara.

Mojtaba Amani diundang menteri Mesir untuk menghadiri upacara menandai ulang tahun kemenangan Revolusi Islam 1979 yang akan berlangsung 1-10 Februari mendatang. Kerjasa ini termasuk bagian dari usaha memperkuat hubungan Mesir dan Iran di berbagai bidang.

Hatim Izam, Wakil Ketua Partai Peradaban Mesir, menilai penjalinan hubungan dengan Iran sebagai strategi proporsional dan mengatakan, "Iran adalah kekuatan ekonomi besar yang mampu membantu Mesir menyelesaikan masalah ekonominya.

Alalam melaporkan, Izzam dalam lawan Twitter-nya menulis, "Hubungan dengan Iran mengingat peran regional dan internasional penting negara itu, pada saat yang sama juga akan menjadi kartu truf."

Menurut dia, hubungan Mesir dan Iran dalam 30 tahun terakhir mengalami fluktuasi akibat beberapa masalah termasuk penandatanganan kesepakatan damai antara Mesir dan Israel, serta dukungan Kairo terhadap rezim Saddam Irak dalam perang delapan tahun dengan Republik Islam.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More

Yusuf Mansur : Jilbab Dilarang, Perburuk Citra POLRI

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Surat Keputusan Kepala Polri No.Pol: Skep/702/IX/2005 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri melarang polisi wanita (polwan) mengenakan hijab. Padahal, tidak sedikit di antara mereka yang ingin memakai hijab, dan keluhan itu disampaikannya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ustaz Yusuf Mansur menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan mengatasi persoalan itu. Karena sudah menggelinding menjadi isu besar, ia khawatir jika orang nomor satu di negeri ini tidak lekas ambil tindakan, masalah jilbab bisa memunculkan hal-hal di luar prediksi.

"Saya senang dengan kalimat ini: Mudah-mudahan Presiden turun tangan soal Jilbab. Sehari kelar dah sama Presiden atas izin Allah. Sebelum jadi liar urusannya," kicaunya lewat akun twitter, @Yusuf_Mansur.

Menurutnya, di tengah terpuruknya citra polisi di mata masyarakat, keputusan membolehkan polwan berjilbab merupakan solusi untuk memulihkan institusi Polri. Pasalnya, keputusan membolehkan polwan menutup auratnya pasti diridhoi oleh Allah SWT.

"Cakep banget juga buat citra polisi yang lagi banyak dihajar, ketika ramai-ramai petinggi polisi membolehkan jilbab. Allah juga pasti senang," ujar pendiri Ponpes Tahfidz Daarul Quran itu.

Redaktur : Gilang Ramadhan 

Read More

Polri: Kekeuh Polwan Berjilbab Melanggar

http://islamicsmartleadership.blogspot.com/

Pihak Kepolisian menegaskan, penggunaan jilbab oleh polisi wanita (polwan) belum dicantumkan dalam aturan umum seragam kepolisian. Sebab itu, penggunaan jilbab oleh polwan di luar Nanggroe Aceh Darussalam adalah pelanggaran.

“Ya, ini masalahnya aturan kalau belum sesuai aturan yang tidak diperkenankan,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto, Selasa (11/6). Aturan seragam Polri dicantumkan dalam Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS polisi.

Agus mengatakan, segala peraturan yang tertera, termasuk aturan seragam, tentunya tak bisa dilanggar oleh anggota Polri. Peraturan, kata dia, tetaplah peraturan. Kelak bila dalam peraturan itu disebutkan polwan diperkenankan berjilbab maka baru boleh dilakukan.

 

Sebatas belum ada peraturan maka aksi polwan yang nekat untuk tetap berjilbab malah secara terpaksa dapat dikategorikan melakukan pelanggaran. Untuk menghindari sanksi, para polwan diminta untuk mengikuti aturan. 

Pasalnya, kata dia, penggunaan seragam sesuai ketentuan yang berlaku juga bagian dari taat pada instruksi pimpinan. “Jadi, ya mohon sekali untuk diperhatikan kepada semua (polwan) dengan kedewasaannya diharapkan mau memahami dan menaati setiap perintah dan instruksi pimpinan serta ketentuan yang berlaku,” ujar Agus.

Kendati demikian, Agus tak menutup kemungkinan aspirasi para polwan yang hendak berjilbab diakomodasi. Para polwan dimintanya mengurus keinginannya itu secara legal dalam aspirasi keanggotaan. 

 

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bersedia membantu para polwan yang tak diperbolehkan untuk mengenakan jilbab ketika berseragam Polri. Menurutnya, seharusnya Kapolri memperbolehkan para polwan tersebut menutup aurat sesuai dengan ajaran agamanya. “Saya mau bantu mereka untuk bawa masalah ini ke pengadilan secara sukarela,” ujarnya.

Mantan menteri Hukum dan Perundang-undangan ini menjelaskan, konstitusi sudah menjamin setiap warga negara untuk menganut keyakinan masing-masing. Sehingga, mengenakan jilbab merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

“Karena itu, kalau ada aturan yang dibuat oleh Kapolri maka peraturan tersebut dapat di-challenge di pengadilan,” katanya tegas. Dia menambahkan, hambatan teknis bagi polwan yang mengenakan jilbab sebenarnya tidak ada. Buktinya, polwan di Aceh memakai jilbab dan tidak ada yang menghalangi tugas mereka.

Dia berjanji akan menelaah terlebih dahulu tentang Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri, dan PNS Polri. “Mungkin ke MA bukan MK, tapi saya telaah dulu biar pasti,” ujar Yusril.

Anggota Komisi VIII Fraksi Golkar TB Ace Hasan Syadzily menyayangkan sikap Polri yang bersikeras tak memfasilitasi polwan mengenakan jilbab. Menurut Hasan, larangan ini sama saja dengan tidak menghargai hak asasi seseorang. “Saya menyayangkan jika penggunaan jilbab bagi calon polisi dilarang,” kata Hasan kepada Republika di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Selasa.

Hasan percaya jilbab tidak akan mengganggu kinerja para polwan di lapangan. Buktinya, ujar Hasan, banyak olahragawan yang bisa berprestasi dengan leluasa meski mengenakan jilbab. 

Kapolri, menurutnya, harus segera mengklarifikasi kebijakan larangan menggunakan jilbab. Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. 

Sementara, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Demokrat Inggrid Kansil berpendapat bahwa mengenakan jilbab merupakan hak setiap Muslimah. Polri sebaiknya tidak kaku menerapkan aturan larangan berjilbab yang telah berlaku sejak lama. “Sebuah aturan itu sifatnya adaptable atau disesuaikan dengan perkembangan zaman,” katanya.

Inggrid mengatakan, Polri sebaiknya mengkaji kembali larangan mengenakan jilbab kepada polwan. Menurutnya, meskipun seragam berkaitan dengan aturan institusi namun hal itu tidak mesti membuat Polri melanggar hak berpakaian para polwan berjilbab. “Saya kira harus ada jalan keluar yang baik,” ujarnya.

Polri diharap bijaksana menyikapi keinginan para polwan mengenakan jilbab. Pasalnya, isu ini merupakan isu yang bersifat sensitif. Inggrid berharap Polri mampu memberi penjelasan yang baik kepada masyarakat. “Jangan sampai masalah ini diperlebar menjadi isu yang sensitif,” ujar istri Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan itu. n gilang akbar prambadi/a syalaby ichsan/m akbar ed: fitriyan zamzami

Redaktur : Gilang Ramadhan

Read More